Penulis: Jeri Rahmadani
Samarinda, Presisi.co - Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Joha Fajal, ikut memberikan komentar mengenai polemik penjualan bahan bakar minyak (BBM) ecer oleh masyarakat yang semakin waktu kian menjamur.
Joha sapaannya menyampaikan, sejauh ini belum ada peraturan daerah (Perda) yang mengatur larangan penjualan BBM di luar dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
"Segala sesuatu yang belum diatur, artinya tak bisa dikatakan melanggar. Tapi kalau ada Perda yang mengatur bahwa Pertamini atau masyarakat yang jual bensin eceran itu harus punya izin, baru bisa dikatakan ilegal jika tidak ada izinnya," ucapnya saat dihubungi melalui telepon, Jumat, 22 April 2022.
Meski demikian, Joha mengatakan tak ada masalah jika pemerintah kota ingin melakukan penertiban terhadap penjual BBM eceran. Hanya saja, ia menegaskan langkah tersebut harus didasari aturan yang mengikat.
"Sila saja, cuma kan harus ada aturan yang mengikat itu, makanya saya tidak berani mengatakan itu ilegal karena belum ada aturan yang melanggarnya," bebernya.
Politisi asal Partai Nasdem itu menyebut, penindakan terhadap penjual BBM ecer atau 'Pertamini' bisa dilakukan bila sudah ada Perda yang mengatur. Jika tidak, sebut Joha, masyarakat masih memiliki hak untuk jualan.
"Makanya harus betul-betul dianalisa, karena menyangkut perusahaan milik negara. Kalau Perda-nya ada yang melarang, ya berarti yang menindak nanti adalah daerah. Sejauh ini belum ada," pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Samarinda bersama PT Pertamina Patra Niaga menggelar pertemuan pada Kamis, 21 April 2022 kemarin di Balai Kota.
Namun pertemuan tersebut belum menemukan titik temu dari solusi fenomena penjualan BBM eceran ataupun 'Pertamini'. Adapun sorotan masalah ini berangkat dari peristiwa kebakaran di Kota Tepian yang dipicu usaha BBM eceran. (*)
Editor: Yusuf
