search

Pembangunan IKNKepala Otorita IKNBambang SusantonoKPK RIKomisi Pemberantasan KorupsiIKN Nusantara

Jangan Main-main, Pembangunan IKN 'Dikeker' KPK

Penulis: Redaksi Presisi
Senin, 21 Maret 2022 | 1.493 views
Jangan Main-main, Pembangunan IKN 'Dikeker' KPK
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono saat tiba di gedung KPK. (Sumber: Welly/Suara.com)

Samarinda, Presisi.co – Kepala Otorita Ibu kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertemuan yang bertujuan untuk membahas tata kelola pembangunan IKN ini berlangsung di gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta pada Senin, 21 Maret 2022.

"Kami nggak masuk detail. Kami lebih pada sistem, bagaimana kerja sama dengan KPK, saya kira itu yang menjadi landasan kami untuk kerja sama ke depan," ujar Bambang melalui Suara.com, jaringan media Presisi.co.

Lanjut dikatakan Bambang, KPK sedari awal telah mengawal proses pembangunan IKN. Ke depan, koordinasi antar masing-masing pihak akan terus dipererat. Utamanya, terkait kondisi dilapangan yang menjadi tanggung jawab Bambang Susanto sebagai Kepala Otorita IKN.

"Dari waktu ke waktu juga akan secara berkala juga menginformasikan tentang kondisi di lapangan," katanya.

Selain ke KPK, Bambang juga memastikan jika pihaknya akan ‘sowan’ ke Kejaksaan Agung RI untuk berkoordinasi terkait hal yang sama.

“Tentu kami ingin dari awal kami dikawal, sehingga trust atau confident terhadap otorita IKN ini bisa terbentuk dengan baik," kata Bambang usai menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (18/3/2022) lalu.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut ada dugaan bagi-bagi lahan kavling di lahan IKN. Alex menyebut, temuan itu didapat dari dari informan yang dimiliki oleh komisi antirasuah.

Paparan itu disampaikan Alex saat menghadiri Rapat Koordinasi (rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi secara hybrid di Kantor Gubernur Kaltim. Dalam Rakor tersebut juga melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Ternyata lahan IKN itu tidak semuanya clean and clearing. Dari informan kami sudah ada bagi-bagi kavling. Bapak Presiden juga sudah meminta pengawalan IKN kepada KPK," kata Alex dalam keterangannya, Kamis (10/3/2022) lalu.

Sumber: Suara.com