Penulis: Rafika
Presisi.co - Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menyalakan tanda bahaya terkait dua proyek strategis era Presiden Jokowi. Ia menyoroti dugaan mark-up pada Whoosh dan pola masalah serupa di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang menciptakan jebakan utang bagi APBN.
Mahfud MD melihat adanya pola masalah yang identik antara proyek Kereta Cepat Whoosh dengan pembangunan IKN. Pola ini terkait janji awal pemerintah yang menyatakan kedua proyek raksasa tersebut tidak akan membebani APBN.
Janji itu ditegaskan karena kedua proyek seharusnya didanai sepenuhnya oleh investor swasta.
"IKN itu kan prosesnya sama dengan Whoosh," kata Mahfud melalui kanal YouTube Mahfud MD Official, dikutip Kamis 16 Oktober 2025.
Mahfud menyebut hingga kini tidak ada satu pun investor yang benar-benar merealisasikan investasinya di IKN. Realita ini memaksa APBN terus digelontorkan.
"Sudah berjalan, mulai, gak ada satupun investor. Lalu APBN dimasukkan sekian persen," tegasnya.
Kondisi ini diperkuat oleh pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di DPR yang mengonfirmasi nihilnya investor asing di IKN.
"Waktu itu, sampai hari ini tidak ada satupun investor. Yang rupiah pun masih janji, apalagi yang dolar. Kan gitu yang di DPR waktu itu, kata Bahlil," tambah Mahfud.
Pola ini sama dengan Whoosh. Mahfud memaparkan perhitungan suram di mana pendapatan dari tiket tidak akan pernah cukup untuk menutupi bunga utangnya saja.
"Bunga utangnya saja setahun itu Rp2 triliun. Bunga utang saja," paparnya.
Pendapatan dari tiket Whoosh hanya mendapat maksimal Rp1,5 triliun. Artinya, setiap tahun utang negara bertambah karena terus menomboki bunga utang.
Mahfud juga menyoroti lonjakan biaya pembangunan Whoosh per kilometer yang menurutnya naik hingga tiga kali lipat dibandingkan proyek serupa di China. Biaya per 1 km Whoosh mencapai 52 juta US dolar, sedangkan di China hanya 17 sampai 18 juta US dolar.
Mahfud berharap Presiden Prabowo Subianto dapat segera menyelesaikan benang kusut ini. Tujuannya adalah memperbaiki prosedur dan mencegah kerugian negara yang lebih besar.
"Agar problem-problem prosedural yang kemudian merugikan masyarakat dan bertendensi tidak sesuai dengan hukum itu, supaya diungkap. Agar tidak terjadi lagi berikutnya saling mewariskan masalah," tambahnya. (*)
Editor: Redaksi
