Penulis: Jeri Rahmadani
Samarinda, Presisi.co - Sebagai tindakan tegas, DPRD Samarinda meminta rekomendasi kepada pihak PT Pertamina menutup satu bulan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terbukti menyelewengkan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi.
Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Jasno, saat ditemui awak media di Kantor DPRD Samarinda pada Selasa, 23 November 2021 kemarin.
Pasalnya, antrean truk di beberapa SPBU Kota Tepian telah membuat banyak masyarakat jengah. Bahkan, beberapa kasus antrean truk menyebabkan kecelakaan dan di antaranya hingga menelan korban jiwa.
Dari tinjauan Komisi III DPRD Samarinda beberapa waktu lalu saja, turut ditemukan sekitar 4 kendaraan yang dimodifikasi agar dapat menampung lebih banyak BBM solar subsidi.
"Kami masih akan panggil lagi pihak-pihak terkait. Beberapa titik SPBU sudah mulai tertib. Tapi ada beberapa titik yang masih mucil. Kami akan lanjutkan tinjauan dan mengevaluasi kembali," ujar Jasno kepada awak media.
Ia melanjutkan, berdasarkan informasi yang dihimpun pihaknya kini, laporan dari pihak PT Pertamina menyampaikan bahwa kuota solar subsidi telah sesuai dengan jalur pendistribusiannya.
"Dari pertamina mengaku tidak ada yang dikurangi. Tapi minyak yang tidak ada, itu kemana? Ini persoalannya yang menyebabkan antrean," lanjut Jasno.
Jasno menyebut, pihaknya menduga pengetapan solar subsidi melalui kendaraan yang dimodifikasi ditampung di satu tempat yang bermuara pada operasional perusahaan tambang.
Padahal, kata Jasno, BBM subsidi atau industri memiliki peruntukannya masing-masing.
"Karena solar subsidi diperuntukan untuk masyarakat, antar sembako, sayur, dan lainnya. Kalau untuk tambang atau perusahaan itu kan, ada solar industri. Karena memang ada jarak harga cukup besar, sehingga potensi dugaan untuk diselewengkan sangat besar," kata Jasno.
Jasno membeberkan, hingga saat ini yang masih disorot pihaknya adalah SPBU Batu Penggal di Jalan KH Mas Mansyur. Sementara, beberapa titik SPBU lainnya telah berlangsung tertib.
"Di Seberang itu menggunakan sistem kupon. Jadi kalau solar habis, lalu tersisa 20 truk tertinggal, maka mereka diberikan kupon dengan melampirkan nomor telepon. Jadi, akan dipanggil ketika antreannya tiba. Itu di SPBU Samarinda Seberang, jadi tidak ada antrean," sebut Jasno.
Ia menegaskan, pihaknya pun telah mengimbau kepada pihak SPBU untuk membatasi penjualan solar subsidi agar pendistribusiannya bisa merata. Pihaknya meminta, kendaraan yang biasanya dapat mengisi 200 liter, dibatasi dengan hanya mengisi 150 liter saja. Tujuannya untuk mengurai antrean truk di SPBU-SPBU.
"Kalau masih ada antrean, kami minta pihak Pertamina untuk sementara (satu bulan) tidak melayani terlebih dahulu. Mereka tidak boleh main-main. Acuannya ya evaluasi saat sidak itu," kata Jasno.
Pun poltisi asal fraksi PAN itu membandingkan dengan truk-truk di daerah Jawa yang jumlahnya ribuan. Namun, antrean di SPBU hampir tidak pernah terjadi.
"Kalau di Jawa tidak ada, padahal truk di sana ribuan, aman saja tidak yang antre. Di sini (Samarinda) tidak begitu banyak, kenapa sampai antrean begitu? Makanya saya bilang, ayam mati di lumbung padi," pungkasnya. (*)
