Penulis: Jeri Rahmadani
Samarinda, Presisi.co - Wakil Ketua DPRD Samarinda, Subandi, ikut menyoroti masalah pengangguran di Kota Tepian yang notabene-nya banyak dihuni pendatang dari berbagai daerah.
Pasalnya, usai diterjang badai pandemi Covid-19, angka pengangguran di Kota Samarinda naik hingga menyentuh 8,26 persen dari total jumlah penduduk.
Sebagai wakil rakyat, Subandi mengaku turut mengamati situasi tersebut. Ia menilai selama ini sebagian besar pengangguran masih banyak yang mengharapkan uluran bantuan dari pemerintah.
Sayangnya, dijelaskan Subandi bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Samarinda pun terbatas, lantaran banyaknya program prioritas yang tak kalah penting dan harus dipenuhi.
Politisi asal fraksi partai PKS itu pun mengharapkan agar kedepannya banyak warga yang terjun ke dunia wirausaha, sebagai salah satu alternatif mengatasi masalah pengangguran.
"Karena di Samarinda ini masih kurang dari 2 persen saja wirausaha yang aktif," katanya saat ditemui Presisi.co di ruangannya, Senin, 22 November 2021.
Subandi melanjutkan, kendati pun di tengah wabah Covid-19 banyak pelaku usaha yang justru tidak melanjutkan usahanya. Hal inilah yang menurutnya perlu menjadi perhatian pemkot. Utamanya dalam memberikan binaan dan dukungan anggaran terhadap kegiatan pelatihan wirausaha.
"Kalau dulu kan, masih sering ada pelatihan memasak untuk ibu-ibu, kursus mengemudi gratis yang bekerjasama dengan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja), dan beberapa lainnya," beber Subandi.
Ia pun mengapresiasi salah satu program unggulan Wali Kota Samarinda, Andi Harun dan wakilnya Rusmadi, yang ingin membuka 10 ribu wirausaha. Tinggal, kata Subandi, penerapannya saja yang perlu disegerakan.
"Saya yakin kalau dua persen saja wirausaha disini aktif, peningkatkan ekonomi juga akan cepat," urainya.
Sementara itu, Subandi juga meminta agar pemkot tak lagi alergi dengan kehadiran pedagang Pasar Malam yang selama ini cukup sering menimbulkan pro kontra.
Meskipun selama ini kerap membuat macet, namun solusinya menurut Subandi bukan langsung ditertibkan. Sebab, dengan begitu malah justru bakal meningkatkan angka pengangguran di Samarinda.
"Itu kan usaha rakyat, tinggal pemerintah atur dimana lokasinya agar tidak membuat macet," pungkasnya. (*)
