Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Kabar duka menyelimuti Kalimantan Timur (Kaltim). Tokoh senior Partai Golkar sekaligus mantan Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Syahrun, H.S, yang akrab disapa Haji Alung, dikabarkan wafat pada Rabu, 25 Desember 2025.
Informasi meninggalnya Haji Alung beredar luas melalui media sosial dan dikonfirmasi oleh sejumlah kolega politik serta kerabat dekat.
Haji Alung merupakan figur yang dikenal luas di Benua Etam, sebagai politisi, pengusaha, maupun tokoh masyarakat.
Haji Akung lahir di Kota Bangun pada 3 Mei 1954, almarhum mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk dunia politik dan organisasi kemasyarakatan.
Dalam catatan politiknya, Haji Alung tercatat sebagai kader Partai Golkar sejak 1980, sebuah perjalanan panjang yang menempatkannya sebagai salah satu tokoh senior dan berpengaruh di internal partai berlambang pohon beringin tersebut.
Puncak pengabdiannya di lembaga legislatif ditandai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur pada dua periode, yakni 2013–2014 dan 2015–2019.
Selain itu, almarhum juga pernah menduduki berbagai posisi strategis di Partai Golkar, di antaranya Wakil Bendahara Golkar Kaltim, Bendahara DPD Golkar Kaltim, hingga Wakil Ketua DPD Golkar Kaltim.
Di luar partai, Haji Alung aktif memimpin organisasi kepemudaan dan pengusaha, seperti Ketua Umum BPD Gapensi Kaltim serta anggota Dewan Pertimbangan Kadin Kaltim.
Tak hanya dikenal di ranah politik, Haji Alung juga memiliki latar belakang sebagai pengusaha.
Di mata kolega dan masyarakat, Haji Alung dikenal sebagai sosok yang dekat dengan rakyat.
Semasa hidup, ia aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan, termasuk mendorong sosialisasi bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu.
Atas pengabdiannya, almarhum menerima sejumlah penghargaan, di antaranya Lencana Darma Bakti dan BNN Award, sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi dan kontribusinya bagi daerah.
Kepergian Haji Alung menjadi kehilangan besar bagi dunia politik Kalimantan Timur.
Jejak pengabdiannya di legislatif, partai politik, dan masyarakat akan dikenang sebagai bagian dari sejarah pembangunan demokrasi daerah. (*)
Editor: Redaksi
