Penulis: Jeri Rahmadani
Samarinda, Presisi.co - Komisi II DPRD Samarinda akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama PT Pertamina di Samarinda dalam waktu dekat.
Hal tersebut untuk membicarakan persoalan maraknya pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) atas nama "Pertamini" di warung-warung sembako di pinggir jalan secara ilegal.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Fuad Fakhruddin, menyatakan pihaknya bersama pemerintah kota ingin sama-sama menata persoalan tersebut dengan baik.
"Kalau itu (Pertamini) menjamur dan tidak di tata dengan baik, akan muncul masalah yang kami khawatirkan. Seperti kebakaran, kemudian tindakan lain yang sekiranya bahaya bagi masyarakat," ucap Fuad Fakhruddin saat dikonfirmasi, Kamis 14 Oktober 2021.
Fuad mengatakan, persoalan ini sejatinya telah lama dibahas pihaknya. Ia menyebut, usai bertemu dengan PT Pertamina yang beroperasi di Jalan Cendana pada 2020 silam, telah menelaah agar terdapat peraturan daerah (Perda) yang mengakomodir keinginan masyarakat.
"Tapi itu tidak bakal ketemu. Pertamini yang dilakukan masyarakat dalam menjual minyak secara ilegal tidak bisa dibuatkan aturan. PT Pertamina yang harusnya tegas, membuatkan regulasi," ucapnya.
Tak hanya itu, RDP Komisi II dengan PT Pertamina dijelaskan Fuad juga membahas antrean truk-truk yang mengular hampir di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Tepian.
Menurutnya, antrean truk kerap melebar hingga ke bahu jalan menyebabkan kemacetan hingga kecelakaan di Kota Tepian. Bahkan, dari beberapa kejadian merenggut korban jiwa.
"Ini yang jadi masalah. Kalau itu diatur dengan baik, kami inginnya masyarakat ini terjaga gitu loh," tegasnya.
Fuad mengutarakan, antrean panjang truk di SPBU juga disebabkan faktor lain. Ia menduga terdapat pihak-pihak yang memanfaatkan kondisi saat ini.
"Tahu enggak kenapa antrean solar sekarang itu panjang? Itu karena ada pengetap yang memanfaatkan, karena kita lihat sekarang yang sedang naik-naiknya ini batu bara," kata Fuad.
"Otomatis konsumsi batu bara meningkat, perusahaan-perusahaan itu mereka mengambil dari mereka (SPBU) yang di bawah harga," sambungnya.
Sebab itu, Fuad meminta agar PT Pertamina bisa menindak tegas SPBU bandel yang turut bermain dengan para pengetap.
"Kalau SPBU nya bandel itu putus saja untuk suplai BBM. Utamanya solar," tegasnya.
Sementara itu, RDP bersama PT Pertamina sendiri rencananya akan dilakukan Komisi II usai masa reses anggota DPRD Samarinda. Masa reses diketahui mulai 18-26 Oktober 2021.
"Artinya kembali kami mengingatkan. Bagaimana? apakah kondisi ini terus berlanjut atau membuat penyelesaian yang bagaimana," pungkasnya. (*)
Editor: Yusuf
