Kasus Covid-19 Samarinda Mulai Melandai, Andi Harun Geber Operasi Yustisi
Penulis: Jeri Rahmadani
Senin, 12 Juli 2021 | 1.244 views
Samarinda, Presisi.co – Pemkot Samarinda menggelar rapat evaluasi penanggulangan Covid-19 di Samarinda, Senin 12 Juli 2021 di Balai Kota.
Wali Kota Samarinda Andi Harun menjelaskan, pertemuan ini untuk menekankan intensitas kebijakan yang diberlakukan Pemkot Samarinda.
Dikatakan Andi Harun, sejak diberlakukannya Instruksi Wali Kota Samarinda 1/2021 dan 2/2021 membuat pengaruh yang cukup signifikan pada laju penyebaran Covid-19 di Samarinda. "Angka positif Covid-19 menurun. Terakhir tidak lebih dari 100 kasus," ungkapnya usai rapat evaluasi, Senin 12 Juli 2021.
Mantan wakil ketua DPRD Kaltim itu membeberkan, dengan dilakukannya operasi yustisi oleh Pemkot Samarinda bersama unsur TNI-Polri pada beberapa hari belakangan membuat intensitas masyarakat berkerumun turut berkurang. "Kami bisa lihat operasi yustisi yang dilakukan. Ini bergerak sampai ke tingkat RT. Tadi kami buat pertemuan untuk meningkatkan intensitas. Semua kelurahan bergerak secara masif. Malam ini (Senin 12 Juli 2021) akan berlanjut. Termasuk pengetatan," paparnya.
Ia menegaskan, sekira 95 persen pelaku usaha perlahan mengikuti aturan pemkot. Meski, 5 persen lainnya masih terpantau melanggar. Tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) di Samarinda masih dalam batas aman. Meski, angka BOR sudah mencapai hingga 90 persen. "Semua asisten Pemkot Samarinda saya berikan tugas. Asisten I soal operasi yustisi, untuk mengkoordinasikan dengan kepala bagian pemerintahan, camat, dan seluruh lurah," tegasnya.
"Sementara Asisten II Pemkot Samarinda soal BOR. Saya ingin sore ini diberikan laporan berapa penambahan BOR, juga soal oksigen," tambahnya.
Alternatif paling buruk yang bakal dilakukan jika angka Covid-19 melonjak di luar dugaan, Pemkot Samarinda akan mengalihfungsikan Rumah Sakit (RS) I.A Moeis sebagai wadah khusus penanganan Covid-19. Pasien non Covid-19 dialihkan ke rumah sakit lain. "Tapi itu jika penambahan BOR di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) kemudian kecamatan di puskesmas kita belum cukup, kami menyiapkan skenario terburuk. Teknis masih dibicarakan. Kami sedang menyiapkan," pungkas Andi Harun. (*) Editor: Rizki