Penulis: Yusuf
Presisi - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo memastikan bahwa Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur merupakan wilayah yang memiliki risiko bencana paling sedikit dibanding wilayah lain di Indonesia. Wilayah yang berada paling timur di Borneo itu memiliki tingkat kerawanan paling rendah baik mulai dari ancaman bencana geologi, vulkanologi, hidrometeorologi dan jenis ancaman bencana lainnya.
Dalam Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hari ini, Rabu (22/1), Kepala BNPB Doni Monardo menyampaikan beberapa hasil kajian yang menyebutkan wilayah Kalimantan Timur memiliki potensi gempa bumi, namun di bawah magnitudo 5 yang tidak merusak dan sedikit kemungkinan memicu gelombang tsunami.
“Ada potensi gempa bumi, tapi di bawah 5,” kata Doni dalam paparannya di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda.
Kalimantan Timur juga merupakan provinsi yang paling sedikit terdampak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dibanding wilayah lain di Kalimantan. Menurut data BNPB sejak 2015 hingga 2019, Kalimantan Timur bahkan tidak masuk dalam 5 besar wilayah yang terdampak Karhutla seperti wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan.
Kemudian mengenai ancaman bencana hidrometeorologi, Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu mengatakan bahwa iklim di Indonesia telah banyak berubah yang dipengaruhi oleh pemanasan global sehingga sepanjang wilayah dari Sabang sampai Merauke memiliki perbedaan musim setiap tahunnya.
Lebih lanjut, alumni Akademi Militer angkatan 1985 itu mencontohkan sejumlah kejadian di wilayah Jawa dan Sumatera pada awal tahun 2020. Berdasarkan data BNPB, hampir sebagian besar wilayah Pulau Jawa mengalami beberapa musibah bencana banjir bandang dan longsor sedangkan wilayah Sumatera bagian timur tengah dilanda kebakaran hutan.
“Ancaman bencana hidrometeorologi, iklim bervariasi di sepanjang wilayah Indonesia. Ketika wilayah Jawa dilanda banjir bandang dan longsor, maka ada wilayah di timur Sumatera justru sudah mulai kebakaran karena jarang hujan,” tambah Doni.
Melihat adanya anomali cuaca tersebut, Doni meminta agar Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan pencegahan dari pada penanggulangan.
Dalam hal ini, Doni juga mencontohkan Kabupaten Konawe Utara yang berhasil mengantisipasi bencana karena kepedulian pemerintah daerahnya yang bersinergi dengan masyarakatnya.
“Pemerintah daerah di sana (Konawe Utara) tegas dan sigap membaca prediksi dari prakiraan cuaca BMKG dan melakukan mitigasi secara dini dan mandiri, ungkap Doni.
Oleh sebab itu, BNPB mengajak Pemerintah Daerah dapat mencontoh hal baik dengan lebih meningkatkan kesiapsiagaan mulai personel, peralatan dan sinergitas antar kelembagaan. Karena tidak bisa bencana alam hanya ditangani oleh satu instansi melainkan perlu dibangun sinergitas.
Kajian dan Analisa Bencana di Kawasan Calon Ibu Kota Indonesia
Apa yang menjadi agenda kunjungan Kepala BNPB beserta jajaran di Provinsi Kalimantan Timur sekaligus untuk melakukan peninjauan dan analisa lebih lanjut wilayah Calon Ibu Kota Baru di Penajem Paser Utara dan Kutai Kartanegara, sebagaimana yang telah ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, BNPB melibatkan para pakar, ahli dan peneliti untuk melakukan kajian lebih lengkap sehingga ancaman bencana dapat diminimalisir sejak dini.
Dalam penyusunan analisa yang menjadi risiko bencana, BNPB pastinya membutuhkan waktu karena hal tersebut memerlukan lintas ahli atau pakar dari segala jenis fenomena alam yang dapat berpotensi menjadi bencana. Sehingga hasil kajian dan penelitian lebih dalam dapat menjadi pedoman dalam mengambil langkah mitigasi bencananya.
“Dengan kajian yang lebih dalam maka akan lebih baik lagi bagi kita untuk menyiapkan solusinya,” tutup Doni.
Sebagaimana yang telah disampaikan Kepala BNPB dalam rakor, sebagian besar wilayah di Provinsi Kalimantan Timur menjadi wilayah yang minim dari ancaman bencana, akan tetapi BNPB tetap mendorong agar sinergi Pemerintah Daerah dalam mengambil langkah mitigasi yang tepat tetap dilakukan untuk menghadapi adanya potensi ancaman bencana berdasarkan hasil kajian
