Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co — Dengan sisa waktu satu bulan menuju penutupan tahun anggaran, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan percepatan evaluasi dan penyerapan anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Instruksi ini disampaikan usai briefing mingguan di Kantor DPMPD Kaltim, Senin17 November 2025.
Rudy mengatakan APBD-Perubahan 2025 yang telah disahkan harus segera ditindaklanjuti.
Karena itu, semua OPD diminta mempercepat realisasi program agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Untuk memastikan target tercapai, Pemprov Kaltim menyiapkan skema reward dan punishment.
Rudy menyebut OPD yang tidak mampu memenuhi target serapan minimal 93 persen akan dikenakan sanksi berupa pengurangan anggaran pada tahun berikutnya.
“Tingkat realisasi fisik saat ini berada pada kisaran 70 persen dari target 80 persen. Kita lihat perkembangan pekan depan. Semua OPD harus bergerak cepat mengejar target,” ujarnya.
Selain mendorong percepatan serapan anggaran, Pemprov juga mulai merumuskan langkah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemerintah daerah bersama Forkopimda se-Kaltim tengah membahas pembentukan tim terpadu yang akan bekerja langsung di lapangan, mulai dari pendekatan persuasif hingga tindakan penegakan.
Rudy mencontohkan salah satu potensi PAD yang belum tergarap optimal, yakni kendaraan pengangkut CPO yang beroperasi di Kaltim tetapi tidak menggunakan pelat nomor daerah setempat.
“Kita akan segera melakukan sweeping dan razia untuk memastikan kewajiban pajak daerah dipenuhi,” tegasnya. (*)
Editor: Redaksi
