Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), mulai mematangkan gagasan pembangunan jalan tepi air (waterfront road) di Samarinda dan Balikpapan.
Hal itu sebagai langkah antisipatif menghadapi lonjakan mobilitas akibat operasional Ibu Kota Nusantara (IKN).
Proyek ini diposisikan sebagai infrastruktur penunjang jangka panjang untuk memperlancar arus lalu lintas di dua kota penyangga utama.
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mengungkapkan, kebutuhan dana untuk merealisasikan rencana tersebut diperkirakan mencapai Rp7 triliun.
Dari total itu, pembangunan di Samarinda diproyeksikan menelan anggaran sekitar Rp2 triliun, sedangkan Balikpapan membutuhkan alokasi lebih besar, yakni sekitar Rp5 triliun.
Rudy menjelaskan, saat ini rencana pembangunan masih berada pada tahap awal dan belum masuk ke fase eksekusi.
Pemerintah daerah masih menunggu hasil kajian teknis dan studi kelayakan sebelum menentukan skema final pembangunan.
“Ini masih perencanaan. Angkanya baru estimasi awal, Samarinda sekitar Rp2 triliun dan Balikpapan kurang lebih Rp5 triliun,” kata Rudy, Rabu 14 Januari 2026.
Ia menilai, kehadiran jalan alternatif di sepanjang kawasan pesisir dan sungai akan membantu mengurangi kepadatan lalu lintas, terutama pada jam sibuk seperti pagi dan sore hari, serta saat akhir pekan dan hari libur nasional.
Di Samarinda, jalur waterfront dirancang membentang dari kawasan Mahkota II hingga Selili.
Jalur tersebut dinilai mampu menjadi opsi baru bagi pengguna jalan yang selama ini bergantung pada Jembatan I Sungai Dama.
Sementara itu, di Balikpapan, ruas jalan tepi air direncanakan menghubungkan kawasan sekitar Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan hingga kawasan Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera), di depan Markas Kodam VI/Mulawarman.
Jalur ini diproyeksikan dapat mengurangi beban lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman yang kerap padat.
Terkait pembiayaan, Rudy menyebut Pemprov Kaltim berharap proyek tersebut dapat didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seiring dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, ia menegaskan seluruh keputusan akan bergantung pada kemampuan fiskal daerah dan hasil kajian lanjutan.
“Harapannya PAD terus tumbuh, sehingga APBD kita cukup kuat untuk membiayai pembangunan ini. Tapi semua akan diputuskan setelah kajian selesai,” ujarnya. (*)
Editor: Redaksi
