Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co— Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mendesak PT Pertamina Patra Niaga untuk segera merealisasikan janji layanan bengkel gratis bagi masyarakat terdampak bahan bakar minyak (BBM) bermasalah.
Lambatnya tindak lanjut membuat DPRD menilai manajemen Pertamina di wilayah Kaltim tidak layak dipertahankan.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menyatakan pihaknya akan merekomendasikan pergantian pimpinan Pertamina wilayah Kalimantan Timur kepada kantor pusat.
“Janji itu disampaikan dalam forum resmi DPRD, tapi sampai hari ini tidak ada progres. Kami akan rekomendasikan agar manajemen diganti karena tidak mampu menjalankan komitmen publik,” tegas Husni, Jumat 30 Mei 2025.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar 9 April lalu, pihak Pertamina menyampaikan rencana membuka satu bengkel resmi di tiap kabupaten/kota sebagai titik layanan bagi kendaraan warga yang rusak akibat BBM rusak.
Namun, hingga akhir Mei, tidak ada kejelasan lokasi, mekanisme, atau pengumuman resmi dari perusahaan.
“Kami tidak pernah menerima laporan lanjutan, baik tertulis maupun koordinasi teknis. Ini bentuk ketidakseriusan dan pelecehan terhadap institusi publik,” lanjut Husni.
Media juga belum mendapat tanggapan dari Pertamina. Manager Komunikasi, Hubungan Masyarakat & CSR Pertamina Regional Kalimantan, Edi Mangun, tidak memberikan respons meski sudah menerima pesan konfirmasi.
DPRD Kaltim menyatakan siap membawa persoalan ini ke tingkat nasional jika tidak ada langkah konkret dari Pertamina dalam waktu dekat.
“Kalau perlu kami laporkan ke DPR RI dan Ombudsman. Ini menyangkut hak konsumen dan integritas pelayanan publik,” tandas Husni. (*)
