Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co - Isu dugaan pergantian Ketua DPRD Kalimantan Timur mencuat di tengah sorotan publik terhadap praktik tata kelola pemerintahan daerah.
Perbincangan ini berkembang seiring meningkatnya perhatian masyarakat terhadap dugaan nepotisme yang dinilai memengaruhi dinamika politik di daerah.
Wacana tersebut semakin mengemuka setelah gelombang aksi demonstrasi yang menuntut pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Dalam isu yang beredar, hubungan kekerabatan antara Ketua DPRD Kaltim dan Gubernur Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, turut menjadi perhatian sejumlah pihak.
Sebagian kalangan menilai, perubahan pada pucuk pimpinan legislatif dapat menjadi salah satu respons terhadap persepsi publik yang berkembang.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Salehuddin, menyatakan belum menerima informasi resmi terkait kabar tersebut.
Ia mengaku justru mengetahui isu tersebut dari pemberitaan media.
“Hingga kini belum ada informasi resmi yang saya terima, baik dari internal fraksi maupun partai. Saya justru pertama kali mengetahuinya dari media,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis 30 April 2026.
Ia juga memastikan bahwa belum ada pembahasan khusus di internal Fraksi Golkar terkait tuntutan yang muncul di tengah masyarakat.
“Aspirasi masyarakat tentu menjadi perhatian, namun sejauh ini belum ada agenda khusus di tingkat fraksi maupun partai untuk membahas hal tersebut,” katanya.
Meski demikian, Salehuddin menegaskan bahwa setiap perkembangan yang terjadi tetap akan menjadi bahan evaluasi.
Ia menambahkan, seluruh keputusan nantinya akan mengacu pada mekanisme dan aturan yang berlaku di internal partai.
“Dinamika yang berkembang pasti kami cermati sebagai bahan evaluasi, tetapi keputusan harus melalui prosedur dan ketentuan organisasi,” tegasnya. (*)
Editor: Redaksi
