Penulis: Muhammad Riduan
Samarinda – DPRD Samarinda memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi terhadap jalannya pemerintahan Kota Samarinda sepanjang 2025 dalam Rapat Paripurna Internal Masa Persidangan II Tahun 2026.
Wakil Ketua Pansus LKPJ DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan rekomendasi tersebut nantinya juga ditembuskan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menjadi bahan evaluasi pemerintahan daerah.
Menurutnya, terdapat sejumlah sektor yang menjadi perhatian pansus, mulai dari layanan air bersih, penanganan banjir, efisiensi anggaran hingga pendidikan.
Salah satu sorotan utama ialah percepatan layanan air bersih. Pansus menilai target penyelesaian cakupan layanan air bersih yang ditetapkan hingga 2029 dapat dipercepat menjadi 2027 karena saat ini capaiannya disebut sudah lebih dari 85 persen.
“Kenapa tidak di tahun 2027 sudah diselesaikan. Karena capaiannya tinggal sekitar 15 persen lagi,” ujar Abdul Rohim.
Selain itu, Pansus juga meminta sebagian pendapatan daerah dari setoran Perumdam digunakan kembali untuk memperluas layanan air bersih bagi masyarakat.
Tak hanya itu, pansus turut menyoroti pola penganggaran di lingkungan Pemkot Samarinda. Abdul Rohim meminta seluruh kegiatan dan nilai anggaran direview ulang agar lebih efisien di tengah kebijakan penghematan anggaran.
“Sehingga satu kegiatan itu apakah memang anggarannya harus sebesar itu atau sebenarnya bisa lebih minimalis lagi,” katanya.(*)
Editor : Redaksi
