Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co - Permintaan maaf Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, belum sepenuhnya meredakan respons publik. Sejumlah kalangan menilai, pernyataan tersebut perlu diikuti langkah konkret, terutama terkait kebijakan anggaran yang berdampak langsung pada masyarakat.
Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, menegaskan bahwa persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian anggaran, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat kecil.
“Permintaan maaf penting, tetapi harus diikuti perubahan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Jika tidak, itu hanya menjadi formalitas,” ujar Baharuddin di Samarinda, Selasa 28 April 2026.
Ia menyoroti pengurangan usulan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, khususnya sekitar 160 usulan tambahan yang sebelumnya diharapkan dapat mendukung sektor ekonomi masyarakat bawah.
Menurutnya, usulan tersebut berperan penting dalam menyalurkan bantuan langsung, seperti penyediaan alat tangkap bagi nelayan, bantuan bibit untuk peternak, hingga dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Baharuddin menilai, kelompok masyarakat seperti nelayan, petani, dan pelaku UMKM selama ini justru menjadi penopang ekonomi daerah, terutama saat pandemi COVID-19.
“Mereka terbukti mampu bertahan ketika sektor lain melemah. Karena itu, kebijakan seharusnya tetap memberi ruang bagi mereka,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa DPRD memiliki fungsi representasi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.
Oleh karena itu, pemangkasan usulan dinilai berpotensi berdampak langsung pada warga.
“Jika Pokir dipangkas, maka yang terdampak bukan hanya lembaga, tetapi masyarakat yang diwakili,” ujarnya.
Lebih lanjut, Baharuddin menilai komitmen pemerintah daerah dapat dilihat dalam pembahasan anggaran mendatang, khususnya apakah program-program yang menyasar masyarakat kecil tetap menjadi prioritas.
“Ukuran keberpihakan itu sederhana, apakah program untuk rakyat tetap ada atau justru berkurang,” katanya.
Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim mencatat hanya 39 usulan Pokir yang masuk dalam perencanaan, dari total 160 usulan tambahan yang diajukan.
Seleksi dilakukan dengan pendekatan teknokratik berdasarkan rancangan awal RKPD 2027.
Bappeda menyebut prioritas pembangunan difokuskan pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemenuhan standar pelayanan minimum.
Meski demikian, Baharuddin mengingatkan agar pendekatan tersebut tetap mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat.
“Jangan sampai kebijakan yang diambil justru mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
