search

Advetorial

DPRD Kaltim Hasanuddin Masud Pemerataan Guru Pendidikan Kaltim Daerah Terpencil Guru 3T Insentif Guru Fasilitas Pendidikan Mahulu Berau Kutai Timur Pemerataan Akses Pendidikan Inklusif

Ketua DPRD Kaltim Desak Sinergi Pemerintah Atasi Ketimpangan Distribusi Guru

Penulis: Akmal Fadhil
Minggu, 25 Mei 2025 | 14 views
Ketua DPRD Kaltim Desak Sinergi Pemerintah Atasi Ketimpangan Distribusi Guru
Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Masud.

Samarinda, Presisi.co– Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menekankan perlunya sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengatasi ketimpangan distribusi guru dan fasilitas pendidikan di daerah.

Ia menilai, pemerataan tenaga pendidik menjadi tantangan utama dalam mewujudkan keadilan akses pendidikan di Kaltim, khususnya di kawasan terpencil dan perbatasan.

“Distribusi guru masih timpang. Kita tidak bisa membiarkan kualitas pendidikan di daerah terpencil terus tertinggal. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus duduk bersama, menyusun strategi bersama,” ujar Hasanuddin, yang akrab disapa Hamas, dalam sebuah diskusi publik, Minggu 25 Mei 2025.

Ia menambahkan, solusi jangka pendek seperti pengadaan guru kontrak atau relawan pendidikan memang membantu menutupi kekurangan, namun tidak cukup untuk membangun sistem pendidikan yang berkelanjutan.

“Langkah darurat penting, tapi tidak boleh menjadi permanen. Kita butuh kebijakan rekrutmen yang berkelanjutan, dengan sistem insentif yang mampu menarik dan mempertahankan guru di wilayah 3T,” katanya.

Menurut Hamas, pemerintah perlu menjamin kenyamanan dan kesejahteraan guru, termasuk pemberian insentif daerah, akses pelatihan berkala, hingga jenjang karier yang jelas. Selain itu, ia juga mendorong pembangunan fasilitas pendukung seperti rumah dinas guru dan akses transportasi yang layak.

“Kalau guru ditempatkan di daerah sulit tapi tidak didukung fasilitas, bagaimana mereka bisa bertahan? Ini soal keberpihakan terhadap pemerataan pendidikan,” ujarnya.

DPRD Kaltim, kata Hamas, berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan pendidikan yang inklusif dan merata. Ia memastikan bahwa isu pemerataan guru dan sarana belajar akan menjadi bagian penting dalam pengawasan anggaran dan perencanaan pembangunan.

“Kita ingin anak-anak di Mahulu, Berau, Kutim, dan daerah lainnya punya akses pendidikan yang sama baiknya dengan mereka yang di kota. Pendidikan adalah hak semua warga, bukan hanya mereka yang tinggal di pusat kota,” pungkas Hasanuddin Mas’ud. (*)