Penulis: Giovanni Gilbert Anras
Samarinda, Presisi.co - Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwarmemberikan tanggapan atas aksi demo warga Perumahan Bumi Prestasi Kencana (BPK).
Aksi tersebut dipicu oleh keberadaan tempat pembuangan sampah (TPS) yang dianggap tidak sesuai dan mengganggu kenyamanan warga.
“Saya sempat menghubungi langsung Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk memastikan bahwa TPS ini memang bukan tempat pembuangan sementara lagi, karena sudah ada rencana pemindahan,” ujar Deni.
Menurut Deni, masalah utama bukan hanya pengumpulan sampah, tetapi juga penataan dan pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Samarinda, katanya, menghasilkan sekitar 600 ton sampah per hari, sementara kapasitas TPS yang tersedia terbatas.
“Kalau hanya menumpuk sampah tanpa pengolahan yang berkelanjutan, ini bukan solusi. DLH harus segera mengambil langkah konkret untuk menata sistem pengelolaan sampah di Samarinda,” tegasnya.
Sebagai bagian dari upaya mencari solusi, Komisi III DPRD Samarinda berencana melakukan studi tiru ke Banyumas dan Bantar Gebang, dua daerah yang dikenal berhasil dalam mengelola sampah secara berkelanjutan.
"Kami ingin mempelajari bagaimana sistem pengolahan sampah yang berhasil diimplementasikan di sana agar bisa diterapkan di Samarinda," tambahnya.
Deni menekankan pentingnya peran rumah tangga dalam pemilahan sampah. Jika dilakukan dengan baik sejak awal, sampah yang sampai ke TPS sudah terkelola dan mempermudah proses pengolahan lebih lanjut.
"Kami berencana memilih satu wilayah RT atau kelurahan sebagai percontohan untuk pemilahan sampah rumah tangga. DLH juga perlu mengedukasi masyarakat, karena bagaimana pun, sampah ini berawal dari rumah tangga," ungkap Deni.
Deni menyebutkan rencana pemerintah untuk mengembangkan sistem pengolahan sampah yang ramah lingkungan dengan teknologi rendah emisi karbon.
Namun, ia menekankan pentingnya memastikan bahwa teknologi yang digunakan tidak menimbulkan masalah baru, seperti kebisingan yang mengganggu warga sekitar.
“Kami akan terus mengawal rencana ini. Jangan sampai ada protes seperti di Bekasi, di mana warga terganggu akibat kebisingan dari pengolahan sampah,” tambahnya.
Deni berharap, kasus di Perumahan BPK menjadi yang terakhir terjadi di Samarinda. Ia meminta DLH segera turun ke lapangan untuk memberikan solusi konkret dan memastikan pengelolaan sampah berjalan sesuai standar yang diharapkan.
“Kita sedang berupaya agar pengelolaan sampah yang baik ini menjadi salah satu indikator keberhasilan Samarinda, termasuk dalam meraih penghargaan Adipura,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
