Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan layanan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas di tengah proses penyesuaian kepesertaan BPJS Kesehatan antarlevel pemerintahan.
Kebijakan redistribusi peserta yang sedang berlangsung disebut sebagai bagian dari penataan kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Proses tersebut memunculkan beragam respons dari sejumlah daerah, terutama terkait kesiapan anggaran masing-masing pemerintah daerah dalam menanggung pembiayaan peserta BPJS.
Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, menjelaskan bahwa pengalihan kepesertaan BPJS hingga kini masih berjalan dan belum sepenuhnya rampung.
Ia juga meluruskan informasi yang beredar terkait jumlah peserta terdampak.
“Totalnya bukan 49 ribu, melainkan sekitar 83 ribu peserta. Angka 49 ribu itu hanya untuk Samarinda, dan proses ini masih berlangsung,” ujarnya, Kamis 30 April 2026.
Menurut Jaya, perbedaan respons dari tiap daerah menjadi dinamika tersendiri dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Untuk mengantisipasi dampaknya, Pemprov Kaltim tetap menyiapkan skema pembiayaan sementara bagi daerah yang belum siap mengambil alih pembiayaan peserta.
“Jika ada daerah yang belum mampu, pembiayaan tetap kami tanggung melalui program layanan kesehatan gratis. Jadi masyarakat tetap terlayani,” katanya.
Ia mengingatkan, keputusan pemerintah daerah dalam menyikapi redistribusi peserta BPJS dapat memengaruhi tingkat keaktifan kepesertaan.
Jika tingkat keaktifan turun di bawah 80 persen, maka status Universal Health Coverage (UHC) di daerah tersebut terancam tidak dapat dipertahankan.
“Kalau keaktifan turun di bawah 80 persen, maka status UHC tidak bisa dipertahankan. Ini yang perlu menjadi perhatian daerah,” jelasnya.
Jaya menyebut indikasi penurunan tingkat keaktifan sudah mulai terlihat di salah satu daerah dengan persentase diperkirakan berada di angka 77 persen.
Meski demikian, ia memastikan capaian UHC secara keseluruhan di Kalimantan Timur masih berada di atas ambang batas nasional.
“Secara provinsi masih aman, karena angkanya tetap di atas 80 persen,” tambahnya.
Pemprov Kaltim juga memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses layanan kesehatan meski proses redistribusi peserta masih berlangsung.
Untuk Kota Samarinda, misalnya, pembiayaan peserta BPJS masih akan ditanggung pemerintah provinsi hingga pertengahan tahun sebelum dialihkan sepenuhnya ke pemerintah kota.
“Masyarakat tetap kami jamin. Untuk Samarinda, pembiayaan masih kami tanggung setidaknya sampai Juli,” ungkapnya.
Adapun jumlah peserta yang dialihkan berbeda di tiap daerah. Di Samarinda terdapat sekitar 49 ribu peserta yang dikembalikan ke pemerintah kota.
Sementara di Kutai Timur, lebih dari 24 ribu peserta dialihkan dari total sekitar 33 ribu peserta. Penyesuaian serupa juga terjadi di Kutai Kartanegara dan Berau dengan jumlah mencapai ribuan peserta. (*)
Editor: Redaksi
