Penulis: Umar Daud Muhammad
Tenggarong, Presisi.co - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten pada Senin, 20 April 2026, di Aula Bappeda, Komplek Kantor Bupati Kukar.
Kegiatan tersebut menjadi tahapan penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kukar tahun anggaran 2027, dengan menghimpun serta menyelaraskan berbagai usulan pembangunan dari tingkat desa hingga kecamatan.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menyampaikan bahwa Musrenbang kali ini berfokus pada penguatan sinkronisasi antara perencanaan yang telah disusun dalam RPJMD dengan kondisi riil di lapangan.
“Melalui Musrenbang ini, kita mengelaborasi seluruh usulan mulai dari desa, kelurahan, hingga kecamatan, untuk kemudian disatukan di tingkat kabupaten. Harapannya, pembangunan di Kukar bisa semakin tajam dan tepat sasaran,” ujarnya usai kegiatan.
Ia menjelaskan, hasil dari forum tersebut nantinya akan dituangkan dalam dokumen RKPD 2027, sebelum dibahas lebih lanjut bersama DPRD dalam rangka pengesahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Dalam Musrenbang tersebut, Pemkab Kukar juga memaparkan kerangka kebijakan pembangunan daerah yang akan menjadi acuan utama pelaksanaan program di tahun mendatang.
“Kerangka kebijakan ini mendapat respons positif dari para peserta. Bahkan, berbagai masukan yang disampaikan telah dirumuskan dalam berita acara yang sudah disepakati bersama,” tambahnya.
Terkait banyaknya usulan di sektor infrastruktur, Aulia menegaskan bahwa pembangunan akan tetap mengacu pada kebijakan yang terstruktur, bukan sekadar berdasarkan permintaan wilayah tertentu.
Menurutnya, terdapat sejumlah prioritas utama dalam pembangunan infrastruktur di Kukar. Pertama, memastikan konektivitas antar kecamatan, mengingat saat ini masih terdapat dua kecamatan yang belum terhubung secara optimal dengan wilayah lainnya.
“Kita ingin seluruh ibu kota kecamatan di Kukar saling terhubung. Saat ini masih ada dua kecamatan yang belum terkoneksi dengan baik, dan ini menjadi perhatian kita,” jelasnya.
Selain itu, pembangunan jalan juga diarahkan untuk mendukung distribusi hasil produksi masyarakat, seperti sektor pertanian dan peternakan, agar lebih mudah diakses menuju pasar.
Tak hanya itu, akses menuju fasilitas pelayanan publik seperti puskesmas, sekolah, hingga tempat ibadah juga menjadi prioritas, termasuk peningkatan jalan lingkungan di kawasan permukiman.
Pemkab Kukar juga berkomitmen menyelesaikan ruas jalan yang belum rampung, serta memastikan konektivitas jalan desa menuju jalan poros dapat berfungsi optimal.
Aulia menegaskan, dengan adanya kerangka kebijakan yang jelas, pembangunan tidak lagi didasarkan pada perdebatan wilayah, melainkan pada konsistensi pelaksanaan program.
“Kita tidak ingin lagi ada perdebatan soal wilayah mana yang didahulukan. Yang terpenting adalah konsistensi terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran media dalam mendukung pembangunan daerah melalui konsep pentahelix, yang melibatkan pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan media.
“Kami berharap media turut berperan dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan, sehingga kebijakan yang sudah dirancang benar-benar berjalan di lapangan,” pungkasnya.
