Penulis: Umar Daud Muhammad
Tenggarong, Presisi.co - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mulai menyiapkan langkah strategis dengan mengusulkan eks lahan bekas tambang dan perkebunan menjadi aset daerah.
Rencana tersebut mengemuka dalam sosialisasi dan rapat koordinasi bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Selasa 14 Maret 2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan pemerintah daerah telah menyampaikan data awal terkait kondisi sektor pertambangan, termasuk dinamika penggunaan lahan di wilayah Kukar.
“Tim PKH termasuk kita ini memberikan informasi seperti apa rona awal permasalahan di bidang pertambangan, termasuk perkembangan yang terjadi di Kukar,” ujarnya.
Ia menyebut, hasil pertemuan tersebut akan segera ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada bupati sebagai dasar pengambilan kebijakan lanjutan.
“Insya Allah dalam waktu dekat akan segera kita tindak lanjuti dan laporkan ke bupati,” jelasnya.
Sunggono menegaskan, salah satu poin utama yang didorong adalah pengusulan eks lahan bekas tambang dan perkebunan yang mengalami pengurangan luas wilayah usaha agar dapat dialihkan menjadi aset pemerintah daerah.
Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan lahan yang sebelumnya dikelola perusahaan tetap memiliki nilai guna bagi masyarakat.
“Memastikan bahwa eks lahan bekas tambang, termasuk lahan perkebunan yang mengalami penciutan atau pengurangan luas wilayah usaha oleh perusahaan, diusulkan menjadi aset pemerintah daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan, jika kebijakan tersebut terealisasi, maka akan membuka peluang pemanfaatan lahan secara lebih produktif di berbagai sektor.
“Sepanjang masih produktif dan bisa diusahakan, lahan-lahan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Harapannya ini bisa menjadi aset daerah yang produktif dan memberi manfaat ke depan,” pungkasnya.
