Penulis: Redaksi Presisi
Tenggarong, Presisi.co — Anggota DPRD Kalimantan Timur dari Fraksi Partai Golkar, M Husni Fahruddin atau akrab disapa Bang Ayub, menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ketiga di Desa Loa Sakoh, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, Sabtu (11/4/2026).
Kegiatan bertema “Literasi Politik untuk Kemajuan Demokrasi Daerah” ini menghadirkan narasumber Fajar Darmawan dan Dede Hermawan, serta dipandu moderator M Rizal Noviannur. Turut hadir perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat.
Dalam sambutannya, Bang Ayub menyampaikan bahwa kegiatan PDD merupakan agenda rutin DPRD Kaltim yang tidak hanya berfokus pada edukasi politik, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan dengan masyarakat.
“Selain menjalankan tugas DPRD, kegiatan ini juga menjadi ruang silaturahmi sekaligus dialog langsung dengan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, literasi politik menjadi hal penting agar masyarakat mampu memahami sistem politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta tidak mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan.
“Di tengah perkembangan informasi yang begitu cepat, masyarakat harus punya kemampuan untuk memilah mana informasi yang benar dan mana yang tidak. Ini penting agar tidak mudah terjebak hoaks,” tegasnya.
Menurutnya, sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur menghadapi dinamika politik yang semakin kompleks, sehingga membutuhkan masyarakat yang lebih sadar dan melek politik.
“Partisipasi politik yang masih fluktuatif, rendahnya pemahaman terhadap fungsi lembaga seperti DPRD, hingga sikap apatis menjadi tantangan yang harus kita jawab melalui pendidikan politik,” jelasnya.
Sementara itu, narasumber Fajar Darmawan menjelaskan bahwa literasi politik mencakup kemampuan masyarakat dalam memahami sistem politik, mengenali hak dan kewajiban, serta berpartisipasi secara bijak dalam proses demokrasi.
“Literasi politik bukan hanya soal pengetahuan, tapi juga bagaimana masyarakat bersikap dan berperilaku dalam kehidupan politik secara bertanggung jawab,” katanya.
Ia menambahkan, kondisi literasi politik di Kalimantan Timur menunjukkan perkembangan positif, terutama di wilayah perkotaan, namun masih menghadapi sejumlah tantangan di daerah pedalaman dan pesisir.
“Masih ada kendala seperti rendahnya pemahaman politik dasar, pengaruh hoaks di media sosial, hingga apatisme di kalangan pemilih muda,” ungkapnya.
Narasumber lainnya, Dede Hermawan, menilai bahwa momentum pembangunan IKN menjadi peluang besar untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat.
“Dengan adanya IKN, ruang diskusi publik semakin terbuka. Ini harus dimanfaatkan untuk mendorong edukasi politik yang lebih luas dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan literasi politik, mulai dari pemerintah, partai politik, hingga masyarakat sipil.
“Kalau semua pihak terlibat, maka kesadaran politik masyarakat akan meningkat dan berdampak pada kualitas demokrasi yang lebih baik,” tutupnya.
Melalui kegiatan ini, Bang Ayub berharap literasi politik masyarakat di Kutai Kartanegara semakin meningkat sehingga mampu membangun budaya demokrasi yang cerdas, inklusif, dan bertanggung jawab. (*)
Editor: Redaksi
