Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co - Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Husni Fahruddin, menyoroti tata kelola Bank Kaltimtara yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan serius, mulai dari dugaan kredit fiktif hingga lemahnya pengawasan internal.
Husni menegaskan pembenahan menyeluruh di tubuh Bank Kaltimtara harus dimulai dari proses pemilihan direksi yang transparan dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Siapa pun yang ditunjuk harus transparan. Jangan ada unsur KKN. Ini penting karena menyangkut kepercayaan publik terhadap Bank Kaltimtara,” ujarnya Senin, 30 Maret 2026.
Ia mengungkapkan salah satu persoalan besar yang menjadi sorotan adalah dugaan kredit fiktif bernilai ratusan miliar rupiah.
Berdasarkan informasi yang ia terima, kerugian bahkan sempat mendekati Rp400 miliar dan sebagian kasus telah teridentifikasi dalam proses hukum oleh aparat kepolisian.
Menurutnya, kasus kredit fiktif berbeda dengan kredit macet biasa karena melibatkan proyek yang sejak awal tidak pernah ada dan berpotensi mengandung unsur pidana.
“Kalau kredit macet itu risiko bisnis. Tapi kalau kredit fiktif, ini jelas ada proyek yang tidak ada. Artinya ada pelanggaran serius dan kerugian nyata,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyinggung sejumlah kasus kebocoran dana di internal bank, termasuk di unit syariah dan wilayah Balikpapan, yang semakin memperkuat urgensi reformasi manajemen.
Dorong Direksi dari Eksternal
Husni secara tegas mendorong agar posisi direksi Bank Kaltimtara diisi oleh figur dari luar internal perusahaan.
Langkah ini dinilai penting untuk memutus potensi praktik yang saling menutupi kesalahan di dalam organisasi.
“Saya tidak sepakat kalau dari internal lagi. Harus orang eksternal yang profesional dan independen, supaya tidak ada konflik kepentingan,” katanya.
Ia menambahkan peluang tetap terbuka bagi putra daerah Kalimantan Timur untuk menduduki jabatan strategis tersebut, selama memiliki kompetensi dan bukan berasal dari internal bank.
Minimnya Keterlibatan DPRD
Husni juga mengkritisi minimnya pelibatan DPRD dalam proses seleksi direksi Bank Kaltimtara.
Padahal menurutnya, modal bank tersebut bersumber dari keuangan daerah yang merupakan uang masyarakat.
“Seharusnya DPRD dilibatkan karena ini uang rakyat. Dengan keterlibatan DPRD, prosesnya bisa lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Ia mengaku pihaknya hanya menerima informasi bahwa proses seleksi telah mengerucut menjadi dua kandidat, tanpa dilibatkan dalam tahapan sebelumnya.
Di sisi lain, Husni menilai peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat penting dalam memastikan kualitas pimpinan Bank Kaltimtara.
Menurutnya, berbeda dengan perusahaan daerah lain, bank daerah berada di bawah pengawasan ketat OJK.
“OJK tidak akan sembarangan menyetujui direksi. Jadi harus benar-benar orang yang memiliki kapasitas dan integritas,” katanya.
DPRD Kalimantan Timur berharap ke depan Bank Kaltimtara dapat dikelola secara lebih profesional, transparan, dan akuntabel sehingga mampu memulihkan kepercayaan publik serta memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan daerah. (*)
