Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co - Penyitaan dana lebih dari Rp214 miliar oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, dalam perkara dugaan korupsi sektor tambang memicu sorotan terhadap tata kelola pertambangan di daerah.
Kasus yang menyeret salah satu perusahaan tambang yakni PT JMB Group itu dinilai tidak hanya berhenti pada persoalan hukum semata, tetapi juga membuka dugaan persoalan sistemik dalam pengelolaan sumber daya alam.
Akademisi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Samarinda, Fatimah Asyari, menilai peristiwa tersebut menjadi sinyal adanya persoalan mendasar dalam tata kelola tambang di Kalimantan Timur.
“Ini bukan sekadar angka besar. Ada sesuatu yang tidak beres dalam tata kelola pertambangan di Kalimantan Timur,” ujarnya.
Meski demikian, ia menekankan bahwa proses hukum masih berjalan dan seluruh pihak harus tetap menjunjung asas praduga tak bersalah, hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Menurut Fatimah, persoalan utama yang kerap muncul adalah adanya praktik legalitas administratif yang bersifat semu.
Secara dokumen, aktivitas tambang terlihat sah, namun dalam pelaksanaannya justru tidak sejalan dengan ketentuan tata ruang maupun status lahan.
“Hukum tidak hanya dilanggar karena tidak ada izin, tetapi juga karena penyalahgunaan izin,” katanya.
Ia menambahkan, jika ditemukan aktivitas pertambangan di luar peruntukan, maka persoalan tidak hanya berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi juga pada pihak yang memberikan legitimasi administratif serta lemahnya pengawasan.
Selain itu, praktik tambang ilegal disebut masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan.
Aktivitas tanpa izin maupun yang berlindung di balik legalitas dinilai telah berlangsung lama tanpa penindakan yang konsisten.
“Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga menunjukkan lemahnya pengendalian negara terhadap sumber daya strategis,” ujarnya saat diwawancarai Jumat 27 Marer 2026.
Fatimah juga menyoroti persoalan reklamasi pascatambang yang dinilai belum berjalan optimal.
Banyak lokasi bekas tambang yang tidak dipulihkan, sehingga menimbulkan dampak lingkungan dan sosial bagi masyarakat sekitar.
“Reklamasi adalah kewajiban, bukan pilihan. Namun di lapangan, pengawasan lemah dan sanksi belum memberikan efek jera,” katanya.
Ia menilai langkah kejaksaan dalam menyita aset patut diapresiasi, namun penegakan hukum perlu diikuti dengan pembenahan sistem secara menyeluruh agar kasus serupa tidak terus berulang.
Beberapa langkah yang dinilai perlu dilakukan antara lain audit perizinan, penindakan tegas terhadap tambang ilegal, penegakan kewajiban reklamasi, serta penguatan pengawasan berbasis teknologi dan transparansi data.
“Jika sistem tidak diperbaiki, maka kasus seperti ini akan terus berulang dengan pola yang sama,” ujarnya.
Ia menegaskan, momentum ini seharusnya dimanfaatkan untuk memperbaiki tata kelola pertambangan secara menyeluruh, bukan hanya berfokus pada penindakan kasus. (*)
Editor: Redaksi
