Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co - Akademisi Kebijakan Publik Universitas Mulawarman, Syaiful Bachtiar, menyoroti ketimpangan dalam pengelolaan pendapatan dari aktivitas kapal di Sungai Mahakam, yang berdampak langsung pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di Kalimantan Timur.
Menurut Syaiful, pungutan yang dikenakan kepada kapal pengangkut batu bara selama ini masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola pemerintah pusat.
Sementara pemerintah daerah menanggung sebagian besar biaya pembangunan dan perbaikan jembatan serta fasilitas transportasi sungai yang kerap rusak akibat kecelakaan kapal.
“Banyak jembatan di Kota Samarinda, Kutai Kartanegara, dan sekitarnya yang tersenggol tongkang. Pemerintah daerah yang membiayai pembangunan dan pemeliharaannya, tetapi pendapatan dari kapal justru ke pemerintah pusat. Ini ketidakadilan fiskal,” tegas Syaiful saat dikonfirmasi pada Selasa 24 Maret 2026.
Ia juga menilai wacana pembuatan Perda Alur Sungai oleh Pemprov dan DPRD Kaltim adalah langkah positif untuk memperjuangkan hak daerah atas sumber daya lokal.
Namun, ia mengingatkan, perda tersebut harus dirancang sesuai hierarki kebijakan publik agar tidak bertentangan dengan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri terkait pelayaran dan pelayanan jasa kepelabuhanan.
“Tujuan pemerintah daerah bagus, yakni meningkatkan kontribusi daerah dan mengelola sumber daya lokal. Tapi perda harus lebih dari sekadar simbol di media sosial. Harus ada dasar hukum yang jelas agar bisa diimplementasikan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Syaiful.
Akademisi ini menambahkan, fenomena ini mencerminkan pola pengelolaan sumber daya yang selama ini cenderung menguntungkan pemerintah pusat, sementara daerah menanggung risiko lingkungan, kerusakan infrastruktur, dan biaya operasional.
“Seharusnya pungutan dari sumber daya alam seperti kapal yang melintas di Sungai Mahakam dikembalikan sebagian ke daerah, di mana risiko dan tanggung jawabnya berada,” kata Syaiful.
Syaiful menegaskan, pengelolaan pendapatan dari alur sungai harus adil dan proporsional.
“Agar daerah tidak hanya menjadi “sapi perahan” sementara manfaat ekonomi diambil sepenuhnya pemerintah pusat,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
