Penulis: Umar Daud Muhammad
Tenggarong, Presisi.co - Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, memastikan pemerintah daerah tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kukar.
Langkah tersebut dilakukan menyusul temuan tingginya beban belanja operasional dan pegawai di sejumlah perusahaan daerah yang dinilai tidak sebanding dengan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Aulia menegaskan, seluruh BUMD seharusnya mampu menjadi tulang punggung pemasukan daerah, bukan justru habis untuk membiayai kebutuhan internal perusahaan.
“Sekarang kita melakukan pengawasan terhadap BUMD kita. Ada salah satu BUMD yang kita lihat belanja operasional dan pegawainya itu hampir 70 persen dari pendapatan,” ujar Aulia Rahman Basri pada Selasa.
Menurutnya, komposisi keuangan BUMD yang sehat idealnya terbagi dalam tiga klaster. Dari total pendapatan perusahaan, sekitar 30 persen digunakan untuk operasional dan pegawai, 30 persen disetorkan sebagai PAD, dan 30 persen dialokasikan untuk investasi atau pengembangan usaha.
Skema itu dinilai penting agar BUMD dapat terus bertumbuh dan tidak sekadar menjadi tempat menghabiskan anggaran.
“Kalau tidak ada investasi baru, maka yakin dan percaya BUMD itu tidak akan tumbuh,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, telaahan staf terkait kondisi empat BUMD di Kukar saat ini telah masuk ke mejanya. Bersama Sekretaris Daerah selaku unsur pengawas, pemerintah sedang menyiapkan langkah penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Aulia bahkan melontarkan peringatan keras terhadap jajaran BUMD yang dinilai hanya membebani daerah tanpa menunjukkan kinerja nyata.
“Kalau terkesan hanya untuk memperkaya dan memperenak para jajaran saja, itu segera kita cut loss. Kita ganti dengan yang lain yang lebih mau bekerja untuk daerah kita,” tandasnya.
Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Kukar untuk membenahi tata kelola perusahaan daerah agar lebih produktif, efisien, dan mampu memberikan keuntungan nyata bagi kas daerah di tengah tuntutan peningkatan PAD.
Selain menyoroti efisiensi operasional, Pemkab Kukar juga mendorong seluruh BUMD mulai memperkuat investasi usaha agar memiliki ruang ekspansi bisnis yang berkelanjutan.
Dengan evaluasi ini, Aulia menegaskan tidak ada lagi ruang bagi BUMD yang hanya bergantung pada suntikan pemerintah tanpa memberikan timbal balik yang jelas bagi pembangunan daerah. (*)
Editor: Redaksi
