Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Timur (Kaltim), sebagai salah satu partai pengusung pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur yakni Rudy–Seno, mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah program pemerintah daerah, khususnya program Gratispol di sektor pendidikan.
Ketua DPW PKB Kaltim, Syafruddin, menegaskan bahwa setiap program yang telah dijalankan pemerintah harus dievaluasi secara berkala, baik per semester maupun per tahun, untuk memastikan program tersebut tepat sasaran dan realistis dengan kemampuan keuangan daerah.
“Semua program itu harus dievaluasi. Apakah tepat sasaran dan apakah realistis dengan kemampuan fiskal daerah. Gratispol ini semangatnya bagus, niatnya baik untuk pemerataan pendidikan, tapi tetap harus dievaluasi,” ujar Syafruddin saat dikonfirmasi pada Rabu 4 Februari 2026.
Sebagai partai pengusung Rudy–Seno, PKB, kata Syafruddin, memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengingatkan pemerintah agar tidak alergi terhadap evaluasi kebijakan.
Ia menilai, dalam pelaksanaannya, program Gratispol saat ini masih menyasar seluruh lapisan masyarakat tanpa memilah antara kelompok mampu dan tidak mampu.
“Kalau semua disasar, baik yang mampu maupun tidak mampu, itu kesannya jadi tidak adil. Seharusnya yang mampu jangan dibiayai, yang tidak mampu itulah yang dibantu,” jelasnya.
Syafruddin bahkan mencontohkan kasus pribadi, di mana anaknya yang berasal dari keluarga mampu tetap menerima manfaat Gratispol.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penyaringan penerima manfaat masih lemah.
“Anak saya sendiri sampai protes karena UKT-nya sudah dibayarkan. Masa anak anggota DPR RI ikut Gratispol juga? Ini kan menunjukkan programnya menyasar semua tanpa melihat kondisi ekonomi,” katanya.
Selain itu, PKB juga menyoroti ketimpangan penerapan Gratispol bagi mahasiswa asal Kaltim yang menempuh pendidikan di luar daerah.
Saat ini, program tersebut hanya berlaku penuh bagi perguruan tinggi yang memiliki kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Bagi anak-anak Kaltim yang kuliah di luar daerah, tidak semuanya tercover Gratispol. Hanya yang kampusnya kerja sama saja yang dapat. Kalau begitu, itu bukan gratis penuh, tapi setengah-setengah,” tegas Syafruddin.
Ia menilai perlakuan berbeda antara mahasiswa yang kuliah di dalam dan di luar Kaltim bertentangan dengan prinsip keadilan.
Menurutnya, jika Gratispol ingin benar-benar adil, maka seluruh mahasiswa ber-KTP Kaltim seharusnya mendapatkan hak yang sama, tanpa dibatasi oleh kerja sama institusi.
PKB Kaltim berharap hasil evaluasi ke depan dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan, termasuk dalam aspek teknis pelaksanaan yang saat ini ditangani oleh Biro Kesejahteraan Rakyat, agar program Gratispol benar-benar tepat sasaran dan berkeadilan. (*)
Editor: Redaksi
