Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menekankan perlunya pemerataan pembangunan sarana pendidikan di seluruh daerah, termasuk kawasan pedalaman dan kepulauan.
Upaya peningkatan mutu pendidikan dinilai tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pembebasan biaya sekolah, tetapi harus diiringi dengan ketersediaan fasilitas yang layak.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyampaikan bahwa program pendidikan gratis yang telah dijalankan pemerintah provinsi perlu diperkuat melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sekolah, khususnya di wilayah yang selama ini sulit dijangkau.
Menurutnya, akses pendidikan yang terbuka luas akan kehilangan makna apabila kondisi fisik sekolah tidak mendukung proses belajar mengajar.
“Kerusakan bangunan, keterbatasan ruang kelas, serta minimnya fasilitas penunjang masih menjadi persoalan di sejumlah daerah,” ungkapnya Senin 19 Januari 2026.
Ia mengapresiasi program Gratispol yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, terutama sebagai langkah strategis memperluas kesempatan masyarakat mengenyam pendidikan.
Namun, kebijakan tersebut dinilai perlu diimbangi dengan perencanaan pembangunan fisik yang merata, agar dampaknya dapat dirasakan secara menyeluruh.
Agusriansyah mengungkapkan, sekolah yang berada di pusat kota dan ibu kota kabupaten relatif telah memiliki fasilitas memadai.
Sebaliknya, kondisi berbeda masih ditemukan di wilayah pedalaman dan kepulauan yang hingga kini menghadapi keterbatasan sarana pendidikan.
Legislator dari daerah pemilihan Bontang, Kutai Timur, dan Berau itu menegaskan bahwa pemerataan pembangunan pendidikan harus menjadi prioritas pemerintah daerah.
Ia menilai setiap anak di Kalimantan Timur berhak memperoleh layanan pendidikan yang setara, tanpa terhalang faktor geografis.
Ia juga mendorong evaluasi terhadap pola pembangunan pendidikan yang selama ini lebih terpusat pada sekolah unggulan di kawasan perkotaan.
Menurutnya, pendekatan tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antara kota dan desa.
Selain infrastruktur, Agusriansyah menyoroti kondisi tenaga pendidik yang bertugas di wilayah terpencil.
Ia menyebut para guru di daerah tersebut menghadapi tantangan yang lebih kompleks sehingga membutuhkan dukungan tambahan, baik dari sisi fasilitas pembelajaran maupun kesejahteraan.
Sebagai contoh, ia menyebut wilayah Maratua yang memiliki jarak geografis cukup jauh dari pusat pemerintahan kabupaten.
Kondisi ini kerap berdampak pada minimnya perhatian terhadap kebutuhan sekolah dalam perencanaan dan distribusi anggaran.
Agusriansyah menegaskan, alokasi anggaran pendidikan harus dilakukan secara adil dan tepat sasaran, terutama bagi daerah yang selama ini sulit dijangkau.
Ia berharap ke depan tidak ada lagi kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil di Kalimantan Timur.
“Pembangunan pendidikan harus dirasakan secara merata, termasuk oleh masyarakat yang tinggal di wilayah terluar,” tutupnya. (*)
Editor: Redaksi
