Penulis: Umar Daud Muhammad
Tenggarong, Presisi.co – Polemik sengketa lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Budiduta Agro Makmur (BDAM) menuai kecaman dari warga di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Sejumlah masyarakat dari lima desa, yakni Sungai Payang, Jonggon Raya, Jahab, Margahayu, dan Loa Ipuh Darat, mengeluhkan dugaan pelanggaran ketenagakerjaan hingga dampak lingkungan yang dinilai mengganggu aktivitas sehari-hari.
Warga Sungai Payang RT 06, Simon Tanga, menuding perusahaan tidak memenuhi hak dasar pekerja, mulai dari jaminan kesehatan hingga standar upah.
Ia menyebut beberapa pekerja tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan menerima upah di bawah ketentuan Upah Minimum Regional (UMR).
"Perusahaan sudah melanggar aturan kerja. Seharusnya manusiawi. Tidak ada BPJS, bahkan ada yang digaji Rp600 ribu saja. Layak kah itu," kata Simon, Selasa, 3 Februari 2026.
Simon meminta pemerintah daerah turun tangan dan mengevaluasi izin operasional perusahaan.
Menurutnya, jika terbukti melanggar aturan, izin perusahaan harus dicabut.
Selain persoalan ketenagakerjaan, warga juga menyoroti dugaan kerusakan lingkungan di sekitar area perkebunan.
Purnama Sidik, warga RT 15 Jahab, menyebut aktivitas perusahaan diduga menyebabkan perubahan aliran sungai yang berujung pada banjir di permukiman warga.
Ia menjelaskan, sebelumnya terdapat dua aliran sungai di kawasan tersebut. Namun, aliran itu disebut dialihkan menjadi satu saluran, sehingga debit air meningkat saat hujan dan meluap ke rumah warga.
"Saya sudah konfirmasi ke lurah, dulu tidak pernah banjir. Sekarang air masuk rumah. Karena sungai dialihkan jadi satu aliran saja," ujarnya.
Akibatnya, sejumlah rumah terdampak genangan, aktivitas warga terganggu, dan mobilitas harian menjadi terbatas.
Masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah tegas untuk menindaklanjuti keluhan tersebut, termasuk melakukan peninjauan terhadap operasional perusahaan, agar persoalan ketenagakerjaan dan lingkungan dapat diselesaikan. (*)
Editor: Redaksi
