search

Berita

Gerindra Kaltimseno ajiPilkada DPRD Pilkada Tidak Langsungpartai gerindra

Gerindra Kaltim Ikuti DPP, Nilai Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Relevan Tekan Biaya Politik

Penulis: Akmal Fadhil
12 jam yang lalu | 117 views
Gerindra Kaltim Ikuti DPP, Nilai Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Relevan Tekan Biaya Politik
Potret saat masyarakat mengikuti perhelatan pemilihan umum. (Istimewa).

Samarinda, Presisi.co – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Kalimantan Timur menyatakan sikap mengikuti keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Sikap tersebut disampaikan Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim, Seno Aji saat ditemui awak media pada Sabtu 3 Januari 2025.

Seno Aji menegaskan bahwa Gerindra di daerah tidak akan mengambil posisi di luar kebijakan partai pusat.

Menurutnya, seluruh struktur partai di daerah akan mengikuti arah kebijakan yang telah ditetapkan DPP.

“Kita ikut pemerintah pusat. Kalau keputusan pemerintah pusat seperti apa, semua daerah akan mengikuti. Untuk DPD Gerindra sendiri, tentu kami mengikuti DPP,” ujar Seno Aji.

Ia menyebut Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, telah menyampaikan sikap resmi partai yang mendukung mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Menurut Seno, wacana tersebut dinilai relevan dalam konteks saat ini, terutama dari sisi efisiensi anggaran negara.

“Kalau dilihat dari sisi keuangan, untuk menekan anggaran, saya pikir itu sangat relevan,” katanya.

Seno Aji menjelaskan, salah satu pertimbangan utama dalam usulan tersebut adalah upaya menekan biaya politik yang selama ini dinilai tinggi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung.

“Biaya politiknya bisa ditekan dan dialihkan melalui mekanisme di DPRD, seperti yang menjadi dasar pemikiran di tingkat pusat,” jelasnya.

Meski demikian, Seno menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat dan akan menjadi kebijakan nasional yang berlaku bagi seluruh daerah.

Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali mencuat dalam diskursus nasional sebagai bagian dari evaluasi sistem demokrasi dan efektivitas pembiayaan politik di Indonesia. (*)

Editor: Redaksi