Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan jika proses penegerian sekolah filial maupun penyerahan aset sekolah swasta ke pemerintah provinsi, tidak dapat dilanjutkan sebelum status lahan dinyatakan clear and clean.
Hal ini disampaikan Kepala Bidang SMA Disdikbud Kaltim, Jasni, usai membahas perkembangan empat sekolah yang tengah diusulkan untuk ditangani provinsi.
Empat sekolah tersebut meliputi SMA Filial Muara Wis di Melintang, SMA Filial Marangkayu, SMA Filial Muara Muntai, dan SMA Swasta Gotong Royong yang berencana diserahkan kepada pemerintah provinsi.
“Untuk sekolah filial yang ingin dinegerikan, status lahan harus benar-benar jelas dulu. Begitu juga SMA Gotong Royong, kami minta yayasan menyelesaikan urusan internal dan asetnya terlebih dahulu,” tegas Jasni Rabu 26 November 2025.
Selain pembahasan aset sekolah, Disdikbud juga menyoroti kebutuhan pembangunan sekolah baru di berbagai daerah.
Menurut Jasni, Balikpapan, Samarinda, dan sejumlah daerah lain masih menghadapi disparitas besar antara jumlah lulusan SMP/MTs dan daya tampung SMA/SMK.
Untuk tahun 2026, Disdikbud menyiapkan sejumlah rencana pembangunan sekolah baru, di antaranya:
• SMA 10 Balikpapan
• SMK 8 Balikpapan
• SMA 2 Sangatta Selatan (Kutai Timur)
• SMA 16 dan SMA 17 Berau
• SMA 4 Tenggarong (Kutai Kartanegara)
•
Namun demikian, Jasni mengingatkan bahwa kondisi fiskal daerah menjadi faktor pembatas. Rencana pembangunan sekolah tetap harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran.
“Kita harus realistis. Keinginan masyarakat besar, tetapi fiskal tidak selalu memungkinkan. Perencanaan harus detail karena kondisi tiap daerah berbeda, termasuk kontur wilayah dan kebutuhan demografis,” katanya.
Ketika ditanya mengenai kebutuhan anggaran total pembangunan SMA di tahun 2026, Jasni menyebut gambaran umum dari proyek tahun-tahun sebelumnya.
“Satu sekolah membutuhkan sekitar Rp25 miliar dengan catatan tanah sudah siap bangun,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa angka tersebut dapat meningkat apabila kondisi lahan memerlukan penataan lebih lanjut. (*)
Editor: Redaksi
