search

Daerah

ananda emira moeissungai mahakamPerda Pemanfaatan Alur SungaiPendapatan Asli DaerahPAD Kaltimpdi perjuangan

Ananda Emira Moeis Dorong Optimalisasi PAD Kaltim Lewat Pemanfaatan Alur Sungai

Penulis: Akmal Fadhil
1 jam yang lalu | 33 views
Ananda Emira Moeis Dorong Optimalisasi PAD Kaltim Lewat Pemanfaatan Alur Sungai
Lalu lintas di Sungai Mahakam. (Arsip Presisi.co)

Samarinda, Presisi.co – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, mendorong pemerintah daerah agar lebih kreatif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui pemanfaatan alur sungai.

Ananda menilai, pengelolaan jalur sungai memiliki potensi besar untuk menambah pendapatan daerah jika diatur dengan baik melalui peraturan daerah (Perda).

Saat ini, sebagian besar pengelolaan tambatan dan aktivitas di alur sungai masih dikelola oleh pihak swasta.

“Ada rencana untuk membuat Perda tentang alur sungai. Kalau memang bisa membawa banyak manfaat bagi Kaltim, kenapa tidak? Ini bisa jadi sumber peningkatan PAD,” ujar Ananda Kamis 13 November 2025.

Menurutnya, sebelum kebijakan tersebut diterapkan, perlu dilakukan kajian menyeluruh, termasuk studi kelayakan dan analisis manfaat ekonomi bagi daerah.

“Kita perlu tahu lebih detail dulu, seperti apa mekanismenya. Harus ada studi kelayakan agar pengelolaannya jelas dan tidak tumpang tindih,” jelasnya.

Ananda juga menyinggung kasus insiden tabrakan kapal di alur sungai beberapa waktu lalu yang merugikan daerah karena tidak ada ganti rugi dari pihak terkait.

Ia menilai hal itu menunjukkan perlunya penataan dan regulasi yang lebih kuat.

“Itu kan salah satu aset kita. Kejadian seperti kemarin kapal menabrak fender tapi tidak ada kompensasi itu merugikan daerah. Harusnya ada tindak lanjut dan peringatan keras,” tegas politisi PDIP tersebut.

Ia menambahkan, koordinasi dengan Komisi II DPRD Kaltim akan dilakukan untuk membahas lebih jauh rencana pembentukan Perda tersebut serta potensi kontribusinya terhadap PAD.

Di sisi lain, Ananda menilai bahwa kebijakan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat menjadi momentum bagi daerah untuk lebih mandiri secara fiskal.

“Pemangkasan itu pasti ada. Karena itu daerah harus lebih kreatif dalam diversifikasi PAD. Jangan hanya bergantung pada transfer pusat,” pungkasnya.