search

Berita

Menkeu PurbayaMenteri KeuanganPurbayaPurbaya Yudhi Sadewa

Dikritik DPR Terlalu Cawe-cawe, Menkeu Purbaya Beri Respon Menohok: Saya Bodo Amat!

Penulis: Rafika
1 hari yang lalu | 207 views
Dikritik DPR Terlalu Cawe-cawe, Menkeu Purbaya Beri Respon Menohok: Saya Bodo Amat!
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (net)

Presisi.co - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kritik dari Anggota DPR RI yang memintanya berhenti mengomentari kinerja kementerian lain. Menkeu Purbaya menegaskan dirinya justru ogah cawe-cawe ke kementerian lain.

Kritik ini disampaikan oleh Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun. Ia meminta Menkeu untuk fokus pada desain ekonomi besar dan tidak terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain.

“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” kata Misbakhun, dikutip dari situs DPR RI.

Menkeu Purbaya memberikan respons menohok atas kritik tersebut. Ia menegaskan fokusnya hanya pada penyerapan anggaran.

"Saya enggak komentari kementerian lain, saya bodo amat," kata Purbaya dikutip Kamis, 16 Oktober 2025.

Bendahara Negara menjelaskan bahwa dirinya hanya berkepentingan memastikan anggaran Pemerintah terserap. Jika tidak, dana yang sudah dialokasikan bakal ia tarik kembali.

"Tapi gini, saya berkepentingan anggaran saya terserap. Kalau enggak terserap, saya ambil uangnya. Itu aja," lanjut dia.

"Saya enggak mengomentari kinerja mereka," tegas Purbaya.

Purbaya kemudian menjelaskan soal mekanisme penyisiran dan realokasi anggaran yang tidak terserap. Ia menyebut berhak mengambil kembali dana tersebut tanpa harus lewat persetujuan DPR.

Menurut Purbaya, setiap bulan selalu ada anggaran yang tidak terpakai atau berlebih.

"Itu kan setiap bulan juga ada yang lebih kan anggarannya? Ada yang enggak terpakai, ya saya ambil aja, atau bisa dibelanjakan," beber dia.

Menkeu Purbaya menambahkan, sebagian anggaran yang tidak terserap tersebut justru bisa digunakan untuk mengurangi penerbitan utang negara. Hal ini bertujuan menekan potensi pemborosan fiskal.

"Kalau belanja ke tempat lain mungkin iya, tapi kan ada belanja-belanja yang enggak harus persetujuan parlemen," ujarnya.

Purbaya menegaskan, penarikan anggaran tersebut merupakan cara untuk mencegah inefisiensi.

"Saya mencegah inefisiensi budget dengan menerbitkan surat utang tambahan yang uangnya enggak dipakai," tandasnya.