Penulis: Rafika
Presisi.co - Isu redenominasi rupiah tengah menjadi perbincangan publik setelah pemerintah memastikan rencana pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah pada periode 2026–2027.
Namun, ada fakta mengejutkan yang dibeberkan oleh dari Sadewa, putra Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia terang-terangan mengungkap pendapat pribadi sang ayah terhadap isu redenominasi rupiah.
Dalam sebuah forum daring yang rekamannya diunggah akun X (Twitter) @somexthread, Yudo secara terbuka menyebut bahwa rencana redenominasi bukanlah gagasan ayahnya, melainkan sepenuhnya inisiatif dari Bank Indonesia.
“Itu bukan kemauan Bapak, itu kemauan Bank Indonesia. Bank Indonesia itu pengin bikin sebuah proyek yang dapat menyederhanakan rupiah, which is redenominasi,” ujar Yudo.
Yudo menambahkan, dirinya cukup heran karena banyak pemberitaan media seolah-olah menempatkan Kementerian Keuangan sebagai pihak utama di balik kebijakan itu.
“Tapi dibilangnya nggak tahu kenapa media-media tuh Bapak, aneh memang,” katanya.
Lebih lanjut, Yudo mengungkap bahwa sang ayah sebenarnya kurang setuju dengan gagasan penyederhanaan nominal rupiah tersebut.
Lebih lanjut, Yudo mengungkap bahwa sang ayah sejatinya kurang sependapat dengan ide penyederhanaan nominal rupiah itu.
Ia berpendapat, meski secara nilai ekonomi redenominasi tidak mengubah daya beli, efek psikologis di masyarakat justru bisa memicu inflasi.
“Bapak sendiri kurang setuju dengan redenominasi. Soalnya gini, ibarat kita kebiasaan beli seblak harganya 10.000, tiba-tiba jadi 10 rupiah. Nah, apa yang pertama kali kita lakukan? Kita bisa aja spending lebih banyak, karena merasa harganya murah,” jelas Yudo.
Menurut Yudo, perubahan persepsi harga itu bisa berpengaruh besar terhadap perilaku konsumsi masyarakat
“Nah ini bisa menyebabkan inflasi gitu. Kalau hyper-inflansi kita bisa kayak Zimbabwe,” lanjutnya.
Sementara itu, secara resmi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menegaskan bahwa kebijakan redenominasi merupakan domain Bank Indonesia, bukan Kementerian Keuangan.
“Saya enggak tahu, itu bukan Kementerian Keuangan. Kan bank sentral sudah kasih pernyataan, jadi jangan gua yang 'digebukin',” ujarnya sambil berseloroh di hadapan media.
Purbaya memastikan, kebijakan redenominasi tidak akan diterapkan dalam waktu dekat. Proses penyusunan RUU Redenominasi baru akan dibahas pada periode 2026–2027, sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025–2029 yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025. (*)
Editor: Redaksi
