Penulis: Redaksi Presisi
Samarinda, Presisi.co – Ratusan mitra driver Maxim di Kota Samarinda menyuarakan protes terhadap kebijakan kenaikan tarif transportasi daring yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Timur. Sebagai bentuk penolakan, para driver menginisiasi petisi yang telah ditandatangani lebih dari 500 mitra dan ditujukan langsung kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Aksi ini juga menyusul penutupan kantor operasional Maxim Cabang Samarinda oleh Pemprov Kaltim beberapa waktu lalu, yang dinilai sebagai tindakan sepihak dan tidak melalui proses dialog dengan para pemangku kepentingan.
Dalam petisi tersebut, para mitra driver menyampaikan tiga tuntutan utama:
1. Menolak intervensi eksternal yang dianggap merugikan penghasilan mitra pengemudi.
2. Meminta pemerintah tidak lagi melakukan penutupan kantor secara sepihak.
3. Mendorong kajian ulang terhadap SK Gubernur dengan melibatkan seluruh stakeholder secara adil dan seimbang, termasuk mitra, konsumen, dan aplikator.
Salah satu perwakilan mitra driver, Tajuddin Ayuc, mengungkapkan bahwa keputusan pemerintah tanpa musyawarah berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam sektor transportasi online. Menurutnya, kebijakan tarif seharusnya mempertimbangkan karakteristik masing-masing platform, bukan disamaratakan.
“Kami para driver terbuka untuk berdialog. Regulasi tarif harus adil dan dikaji bersama, karena tiap aplikator punya sistem berbeda. SK itu seharusnya mengatur tarif per kilometer, bukan tarif dasar,” tegas Tajuddin.
Menanggapi situasi ini, Muhammad Rafi Assagaf, selaku Government Relation Maxim Indonesia, menyatakan bahwa kebijakan tarif minimum sebagaimana tercantum dalam SK Gubernur justru berdampak pada penurunan jumlah pesanan dan daya beli masyarakat.
“Kami berkomitmen menciptakan ekosistem digital yang seimbang dengan tarif yang adil. Jika tarif naik tanpa mempertimbangkan daya beli, maka yang terdampak bukan hanya pengemudi, tapi juga masyarakat luas. Ini perlu evaluasi menyeluruh,” ujar Rafi melalui siaran pers yang diterima Presisi.co pada Jumat, 8 Agustus 2025.
Maxim menegaskan pentingnya ruang dialog antara aplikator, pemerintah, dan mitra driver untuk menyusun kebijakan berbasis data, keadilan sosial, serta kondisi lapangan yang nyata. Perusahaan berharap pemerintah provinsi mendengar aspirasi mitra dan membuka jalan tengah atas polemik yang terjadi.
