DPRD Kaltim Dukung Pemprov Tekan Angka Stunting Lewat Program Gratispol dan Jospol
Penulis: Akmal Fadhil
3 jam yang lalu | 0 views
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan saat memberikan keterangan kepada awak media. (Presisi.co/Akmal)
Samarinda, Presisi.co - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus memperkuat komitmen dalam menekan angka prevalensi stunting yang saat ini masih berada di kisaran 22 persen.
Salah satu upaya strategis dilakukan melalui penguatan dua program prioritas, yakni Gratispol (Gerakan Terpadu Intervensi Stunting dan Pola Hidup Sehat) dan Jospol (Jaringan Optimalisasi Sosial Politik untuk Stunting).
Langkah ini mendapat dukungan dari DPRD Kaltim, salah satunya disampaikan Anggota Komisi IV, Agusriansyah Ridwan. Ia menilai program tersebut bukan sekadar jargon, melainkan sudah dilengkapi dengan sistem pelaksanaan yang konkret, termasuk pelibatan pemerintah kabupaten/kota.
“Alhamdulillah, program ini sudah disosialisasikan dan didistribusikan ke daerah-daerah. Ada komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang dibangun untuk menyelesaikan persoalan stunting ini,” ujar Agusriansyah usai rapat kerja, Jumat 8 Agustus 2025.
Menurut Agusriansyah, dimasukkannya program penanggulangan stunting ke dalam agenda Gratispol dan Jospol menandakan bahwa isu ini telah menjadi prioritas strategis Pemprov Kaltim.
Artinya, alokasi anggaran, pendataan, hingga sistem evaluasinya akan ditangani lebih serius dan terukur.
“Ini menunjukkan stunting bukan ditempatkan sebagai urusan tambahan, tapi benar-benar jadi prioritas utama karena menyangkut kualitas generasi masa depan,” tegasnya.
Agusriansyah mengingatkan bahwa stunting, atau kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan, memiliki dampak jangka panjang.
Tidak hanya pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berpengaruh pada kecerdasan, produktivitas, serta daya saing sumber daya manusia (SDM) di masa depan.
“Masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dari sektor kesehatan. Kita butuh pendekatan lintas sektor,” katanya.
Ia menekankan bahwa upaya penanggulangan stunting membutuhkan sinergi seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemerintah daerah, perangkat desa, kader posyandu, hingga komunitas.
“Kita perlu memastikan semua elemen ikut bergerak. Ini tugas bersama. Stunting bukan hanya persoalan medis, tapi juga menyangkut pendidikan, ekonomi keluarga, dan pemberdayaan masyarakat,” pungkasnya. (*)