Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co - DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) memfasilitasi warga Rapak Indah Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda terkait konflik ganti rugi lahan pada Senin 4 Agustus 2025 di Gedung E DPRD Kaltim.
Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu saat diwawancarai mengatakan bahwa permasalahan ini spesifiknya berkonflik pada kewenangan pemerintah dalam upaya ganti rugi.
Selain itu, Baharuddin juga mengatakan bahwa ending akhirnya masih memerlukan legal opinion ataupun pendapat hukum dari Kejaksaan Negeri Samarinda.
“Soal ganti rugi itu masih usulan masyarakat, lantaran masih memerlukan verifikasi,” ungkapnya pada Senin 4 Agustus 2025.
Saat ditanya prihal kewenangan ganti rugi, Baharuddin menuturkan jika tanah dengan berluasan 2,9 Hektare ini non status. Artinya jika Pemprov ataupun Pemkot bisa bertanggung jawab atas kejadian ini.
“Pemprov tidak pernah bahwa itu jalan provinsi, kota pada saat 2017 itu status Kota. Jadi untuk sekarang jalan tersebut non status, kepastian ganti rugi masih menunggu eding akhir dari Kejaksaan,” tegasnya.
Sementara itu, Kusah Hukum warga Rapak Indah, Nur Rohmi Rahmatullah mengatakan bahwa hasil RDP bersama Komisi I akhirnya membuahkan hasil.
“Hasilnya cukup jelas, dan memang beberapa pandangan dibutuhkan, kami intinya sudah memegang ending dari masalah ini,” ucapnya.
Pihaknya juga menghargai inisiasi DPRD Kaltim yang nantinya akan bersurat kepada Kejaksaan Negeri Samarinda untuk meminta kepastian dalam ganti rugi tersebut.
“Ganti ruginya nanti akan masuk metode litigasi ataupun non litigasi, tapi secara berita acara kita mendorong non litigasi,” pungkasnya. (*)
Editor: Redaksi
