Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co- Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sabaruddin Panrecalle, menegaskan bahwa keselamatan jembatan dan pelayaran sungai tidak bisa dijamin hanya dengan mengganti atau melibatkan pengelola baru.
Hal itu termasuk juga jika pemanduan kapal diserahkan kepada perusahaan umum daerah (Perusda).
Menanggapi wacana pelibatan Perusda dalam pengelolaan pemanduan kapal, Sabaruddin menilai langkah tersebut sah-sah saja, terutama jika dikaitkan dengan upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Namun, ia mengingatkan agar orientasi ekonomi tidak menggeser aspek keselamatan sebagai prioritas utama.
“PAD itu penting, tapi keselamatan harus berjalan beriringan. Tidak ada jaminan bahwa pergantian pengelola otomatis menghilangkan risiko,” ujar Sabaruddin Selasa 6 Januari 2026.
Menurutnya, akar persoalan insiden pelayaran, termasuk risiko terhadap jembatan, lebih banyak disebabkan oleh lemahnya kepatuhan terhadap prosedur pemanduan.
Ia menekankan perlunya pengetatan aturan secara konsisten, terutama kewajiban pemanduan kapal selama 24 jam penuh.
Sabaruddin juga menyoroti masih adanya operator kapal yang enggan menunggu jadwal pandu demi efisiensi waktu.
Padahal, sikap tersebut justru berpotensi menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
“Persoalannya hanya soal menunggu satu jam agar sesuai jadwal pandu. Apakah satu jam itu pantas dipertaruhkan dengan risiko kerugian miliaran rupiah dan keselamatan publik?” tegasnya.
Ia menambahkan, tanpa kedisiplinan operator dan pengawasan yang ketat, keterlibatan pihak mana pun baik swasta maupun Perusda, tidak akan serta merta menjamin keamanan pelayaran maupun perlindungan infrastruktur jembatan di Kalimantan Timur. (*)
Editor: Redaksi
