Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Tingginya angka pernikahan usia dini di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menilai kurangnya edukasi tentang kesehatan reproduksi di kalangan remaja menjadi pemicu utama fenomena ini.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kaltim, pada Senin, 21 Juli 2025.
Berdasarkan data Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, tercatat sebanyak 288 anak di bawah usia 19 tahun telah menikah. Kota Balikpapan menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi.
Damayanti mengungkapkan bahwa pernikahan dini membawa berbagai dampak serius, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), stunting, hingga ketidaksiapan psikologis pasangan muda dalam mengasuh anak. Menurutnya, persoalan ini berakar dari belum optimalnya pembekalan informasi reproduksi sejak usia sekolah.
Ia juga menyinggung peran KPAD yang dinilai belum maksimal, meskipun lembaga tersebut mendapat anggaran hingga Rp500 juta per tahun. Damayanti menilai KPAD belum menunjukkan keaktifan yang seharusnya dalam menangani kasus-kasus anak, dan membandingkannya dengan Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kaltim yang dianggap lebih sigap.
“Kehadiran KPAD ini seperti tidak terasa. Justru TRC PPA yang kerap tampil paling depan dalam merespons kasus anak,” kata Damayanti.
Ia menegaskan bahwa anggaran besar perlu dibarengi dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan strategi kerja yang jelas. Ia pun berharap KPAD bisa meningkatkan responsivitas terhadap persoalan anak, termasuk pernikahan dini.
Sebagai solusi, Damayanti mengusulkan adanya sinergi antara KPAD dan Dinas Pendidikan untuk merancang program edukasi reproduksi yang menyasar pelajar secara langsung. Menurutnya, pendekatan kolaboratif ini penting agar informasi mengenai kesehatan dan tanggung jawab reproduksi bisa diterima sejak dini oleh generasi muda. (*)
Editor: Redaksi
