Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co - Linimasa sosial media diramaikan oleh seruan warganet yang mencari Asisten Pribadi (Aspri) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud bernama Senja Fithrani Borgin. Reaksi ini dipicu sejak ramainya perkara 'Tandai Wartawan' yang membuat geger insan pers di Benua Etam pada Senin, 21 Juli 2025.
Meski Rudy Mas'ud telah menyampaikan permohonan maaf kepada insan pers dan penggiat media, bukan berarti perkara yang panen kecaman dari organisasi pers seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ikatan Jurnalis TV Indonesia (IJTI) Kaltim serta Aliansi Jurnalis Independen Samarinda itu seketika berhenti.
Terlebih, viralnya tindakan Aspri Rudy Mas'ud ini bertolak belakang dengan Undang-Undang 40 Tahun 1999 tentang pers.
“Seharusnya yang klarifikasi ini ajudan atau asprinya, begitu istimewanya, dimana-mana yang melindungi harusnya aspri ini malah gubernurnya,” ungkap penguna akun Tiktok @ateefa dalam kolom komentar Tiktok Presisi.co pada Kamis 24 Juli 2025.
Meski permohonan maaf dan klarifikasi terbuka telah dilakukan oleh Gubernur dan Kabiro Adpim Pemprov Kaltim, namun komentar miring yang ditujukan warganet kepada Senja, tak juga berhenti dan mendesak untuk melakukan permohonan maaf kepada jurnalis.
| Berita Terkait | : | Gubernur Rudy Mas'ud Sampaikan Permohonan Maaf ke Insan Pers |
“Masa asprinya yang salah Gubernur yang malahan minta maaf, haduh pak,” tutup salah satu akun TikTok @story.
"loh loh... ada apa ini? malah gubenurnya yang minta maaf. bukan ajudan / asistennya?," tulis akun TikTok @Milian.
"yang salah Aspri yg minta maaf atasan. ini yg atasan siapa sebener nya. kocak kocak," timpal akun TikTok @NorMbeles.
"istimewa Asprinya...yg klarifikasi Gubernurny...dimana mana ajudan yg melindungi..ini Gubernurnya," tulis akun TikTok @Ateefa
Sebelumnya, dugaan intimidasi wartawan oleh Aspri Rudy Mas'ud itu juga mendapat kritik tajam dari Pengamat Unmul, Herdiansyah Hamzah. Pria yang karib disapa Castro itu menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk penghalangan kerja jurnalistik yang tidak bisa dibenarkan secara hukum maupun etika.
“Kita bisa lihat dari video yang beredar, ada tindakan aktif membatasi dan menghalangi jurnalis. Itu sangat keliru. Baik staf maupun gubernur perlu belajar lagi cara kerja jurnalistik,” kata Herdiansyah, Rabu 23 Juli 2025.
Castro bilang, “Istilah ‘tandai’ itu menunjukkan ada upaya menekan. Dan itu bisa dikategorikan sebagai bentuk kejahatan jika dimaksudkan untuk membungkam kebebasan pers,” tegasnya.
Herdiansyah juga menilai sikap diam Gubernur Rudy Mas’ud terhadap tindakan asistennya berpotensi menandakan pembiaran.
“Kalau gubernur tidak menegur asistennya, itu sama saja dengan tidak memahami bagaimana menjamin kebebasan pers. Saya siap mengajar kuliah hukum pers gratis kalau perlu,” ujarnya satir. (*)
Editor: Redaksi
