Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Usulan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem agar Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan keputusan presiden (keppres) pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur menuai sorotan publik, terutama di daerah yang menjadi lokasi IKN, yakni Bumi Etam.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, mengatakan Prabowo perlu segera mengambil langkah tegas terkait pemindahan pusat pemerintahan, termasuk memulai pemindahan aparatur sipil negara (ASN) dan kementerian secara bertahap. Ia bahkan mengusulkan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sosok pertama yang berkantor di IKN.
“Dimulai dari Wakil Presiden dan beberapa kementerian/lembaga prioritas,” ujar Saan, dikutip dari CNNIndonesia.com.
Namun, usulan tersebut mengundang respons kritis dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari pengamat hukum dan akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Herdiansyah Hamzah.
Ia menilai sejak awal proyek IKN sudah sarat persoalan, baik dari aspek tata kelola, pendanaan, maupun legitimasi politik.
“Sejak awal IKN ini memang bermasalah. Saya melihat ada kemungkinan Prabowo tidak ingin IKN menjadi bagian dari legasinya. Proyek ini jelas merupakan legacy politik Presiden Jokowi,” ujarnya saat diwawancarai Senin 21 Juli 2025.
Herdiansyah juga menyoroti wacana agar Gibran berkantor terlebih dahulu di IKN. Menurutnya, hal itu bisa menimbulkan persepsi bahwa Gibran adalah kelanjutan langsung dari visi politik Jokowi.
“Kalau Gibran yang diminta berkantor duluan, itu bisa dianggap sebagai simbol bahwa dia adalah anak biologis sekaligus ideologis Jokowi. Sementara Prabowo justru tampak menjaga jarak dengan proyek ini,” tegasnya.
Ia juga menyinggung soal pendanaan proyek IKN yang masih belum jelas. Castro sapaanya, menyebut Prabowo kemungkinan besar akan lebih berhati-hati karena menanggung beban politik dan anggaran besar jika proyek ini dilanjutkan.
“Persoalan pendanaan belum jelas. Bahkan tata kelola proyek ini belum solid. Peraturan dan rancangannya kerap direvisi, ini menunjukkan lemahnya perencanaan dari awal,” tambahnya. (*)
Editor: Redaksi
