Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co — Buruknya tata kelola pertambangan di Kalimantan Timur kembali disorot Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim. Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menilai bahwa banyaknya praktik tambang ilegal dan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pertambangan menjadi persoalan mendasar yang harus segera ditangani secara menyeluruh.
Menurut Salehuddin, sejumlah kasus tambang ilegal yang selama ini beroperasi di berbagai kabupaten di Kaltim menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan kurangnya komitmen dalam memperbaiki sistem perizinan dan pengawasan.
“Ada beberapa praktik yang diduga ilegal dan terus beroperasi tanpa hambatan. Ini harus segera ditindak. Tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” ujar Salehuddin saat diwawancarai via telpon pada Kamis 17 Juli 2025.
Selain merusak lingkungan dan mengancam keselamatan warga, aktivitas tambang ilegal juga disebut berdampak langsung pada infrastruktur daerah.
Salehuddin menyinggung insiden ponton batu bara yang menabrak jembatan sebagai contoh nyata lemahnya pengawasan atas rantai distribusi hasil tambang.
“Dampaknya bukan cuma lingkungan. Kerusakan jembatan, jalan, hingga korban jiwa karena lubang tambang, ini seharusnya sudah jadi peringatan tegas,” ucap politisi asal Kutai Kartanegara itu.
Menurutnya, regulasi yang ada juga perlu ditinjau kembali agar lebih responsif terhadap perkembangan di lapangan, serta pelaksana teknis di daerah wajib berpedoman pada aturan tersebut.
Salehuddin menekankan bahwa pembenahan tata kelola tambang di Kaltim bukan sekadar tugas pemerintah daerah atau aparat penegak hukum, melainkan butuh kolaborasi semua pihak.
Penertiban perizinan, pengawasan operasional, dan pengendalian dampak lingkungan harus dijalankan secara paralel.
“Kita harus membangun optimisme tata kelola tambang di Kaltim. Seluruh pihak harus kerja keras. Bukan hanya soal izin, tapi bagaimana operasionalnya dijalankan sesuai peraturan perundangan,” kata dia.
Ia juga menyebut bahwa ada komitmen baik dari sejumlah pejabat daerah untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, komitmen itu harus diwujudkan dalam tindakan nyata dan kebijakan tegas di lapangan.
Menurut Salehuddin, problem pertambangan di Kaltim tak bisa diselesaikan dengan langkah sporadis. Perlu penataan sistemik yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan penegak hukum agar sektor pertambangan benar-benar memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah.
“Kalau tata kelola tambang tidak dibenahi, kita hanya akan menuai kerusakan tanpa manfaat. Ini bukan perkara mudah, tapi bukan berarti tidak bisa,” tegasnya.
Dengan luasan wilayah tambang dan banyaknya potensi sumber daya alam di Kaltim, Salehuddin berharap sistem pertambangan ke depan bisa memberi nilai tambah yang nyata bagi masyarakat.
“Bukan hanya bagi segelintir pemilik modal,” tandasnya. (*)
Editor: Redaksi
