Penulis: Muhammad Riduan
Samarinda, Presisi.co – Peluncuran program rintisan Sekolah Rakyat di Kota Samarinda yang semula dijadwalkan secara nasional pada 14 Juli 2025 dikabarkan mengalami penundaan. Keterlambatan ini disebabkan oleh belum siapnya fasilitas dasar di dua lokasi pelaksanaan, yakni BPMP dan BPVP Kaltim.
Meski demikian, Wali Kota Samarinda Andi Harun yang diwawancarai di Balai Kota Samarinda pada Jumat 11 Juli 2025 sore menegaskan bahwa adanya penundaan tersebut bukan hal yang substansial dan hanya bersifat teknis.
“Kalau soal ditunda sehari, dua hari, seminggu, dua minggu itu sangat teknis. Itu tidak mengubah apapun. Pemerintah Kota Samarinda sudah sangat siap melaksanakan kegiatan Sekolah Rakyat,” ungkap Andi Harun.
Ia menyampaikan bahwa dirinya telah mengutus Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, Asli Nuryadin, untuk menghadiri penandatanganan kerja sama di Jakarta, Kamis 10 Juli 2025 lalu.
Bahkan, menurut orang nomor satu di Kota Tepian kesiapan pelaksanaan sudah mencakup hingga persiapan siswa yang akan mengikuti program tersebut.
“Bahkan tidak ditunda pun kami siap. Fasilitas yang dimiliki oleh Pemkot bisa saja kita alihkan sementara ke sana, sambil menunggu kesiapan penuh,” jelasnya.
Andi Harun juga menegaskan bahwa jika diperlukan, Pemkot Samarinda siap bekerja sama dan turut membantu dalam melengkapi fasilitas pendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat.
“Kalau diperkenankan, pemerintah kota juga siap bantu. Tapi ini semua tidak mengurangi semangat kita untuk menyukseskan program Bapak Presiden soal Sekolah Rakyat,” tegasnya.
Menanggapi berbagai kritik terkait kesiapan lokasi, Andi Harun mengimbau publik untuk tidak terfokus pada hal-hal kecil yang bersifat insidental.
“Kalau dicari-cari, ya pasti ada kekurangan. Mungkin ada pasir numpuk atau keramik bolong dua. Tapi itu tidak berpengaruh terhadap kesiapan kita yang matang,” pungkasnya.
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif nasional yang bertujuan menyediakan akses pendidikan alternatif berbasis komunitas dengan dukungan pemerintah daerah. Samarinda menjadi salah satu kota yang ditunjuk sebagai lokasi pelaksanaan perdana program tersebut. (*)
Editor: Redaksi
