Penulis: Siaran Pers
Samarinda, Presisi.co - Tiga tokoh partai politik dipastikan meluangkan waktu menghadiri Diskusi Publik bertajuk “Probebaya Tanpa AH, Bisa?” yang diinisiasi Arusbawah.co, Minggu (15/02/2026), pukul 12.00–16.00 WITA di Samarinda.
Forum ini akan membedah keberlanjutan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya), program berbasis RT yang selama ini menjadi salah satu andalan Pemkot Samarinda.
Diskusi Publik dengan judul acara “Probebaya Tanpa AH, Bisa?” ini diinisiasi oleh Arusbawah.co, yang sebelumnya juga telah menggelar diskusi publik menyasar bedah kebijakan pemerintah yakni "Tuk Ki Tak Ki Tuk Gratispol Pendidikan" pada akhir 2025 lalu.
Tiga nama yang sudah menyatakan kesiapan hadir yakni:
Helmi Abdullah, Ketua DPC Partai Gerindra Samarinda sekaligus Ketua DPRD Samarinda
Iswandi, Ketua DPC PDI Perjuangan Samarinda dan Ketua Komisi II DPRD Samarinda
Ismail Latisi, Ketua DPD PKS Samarinda yang duduk di Komisi IV DPRD Samarinda
Direktur PT Suara Arus Bawah, Yakub Anani, mengatakan kehadiran para tokoh partai penting karena keberlangsungan program daerah tak bisa dilepaskan dari peran legislatif.
“Tiga tokoh sudah siap hadir. Selain partai, kami juga mengundang akademisi, elemen masyarakat, hingga perwakilan RT,” ujar Yakub.
Menurutnya, setiap program pemerintah di daerah membutuhkan dukungan politik dari DPRD, sementara para legislator berasal dari partai politik.
“Parpol tentu punya tanggung jawab moral dan politik untuk menyuarakan keberlanjutan program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Probebaya mulai berjalan sejak 2021 dengan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.
Warga RT dilibatkan mulai dari perencanaan hingga pengawasan.
Dalam beberapa tahun terakhir, program ini menjangkau hampir seluruh RT di Samarinda.
Namun, menurut Yakub, keberhasilan administratif belum tentu menjawab semua tantangan substantif di lapangan.
Ada empat pertanyaan besar yang akan menjadi fokus diskusi:
Apakah Probebaya akan tetap dilanjutkan oleh kepemimpinan Samarinda berikutnya?
Sejauh mana figur-figur potensial memahami konsep dan filosofi Probebaya?
Jika dilanjutkan, modifikasi apa yang perlu dilakukan?
Jika dihentikan, adakah program alternatif yang lebih efektif bagi masyarakat RT?
“Jangan sampai program ini hanya bergantung pada figur. Harus ada desain kebijakan yang kuat, supaya siapapun pemimpinnya, arah pemberdayaan tetap jelas,” tegas Yakub.
Diskusi publik ini juga akan membuka ruang evaluasi terhadap sejumlah isu yang belakangan mencuat, antara lain:
Kritik transparansi pengelolaan anggaran
Risiko penguasaan program oleh kelompok tertentu di tingkat RT (elite capture)
Kualitas SDM pengelola yang belum merata
Fokus kegiatan yang dinilai lebih banyak pada infrastruktur kecil
Indikator keberhasilan yang cenderung administratif
Minimnya evaluasi independen
Potensi program menjadi alat pencitraan politik
“Kalau ada celah, mari diperbaiki. Kalau ada kekurangan, ayo dikuatkan. Ini forum terbuka, bukan forum penghakiman,” kata Yakub.
Penyelenggara juga telah mengirimkan undangan kepada Pemkot Samarinda agar menghadirkan narasumber resmi.
Yakub menyebut, pihaknya telah melakukan audiensi dan menyerahkan surat undangan langsung kepada Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, pada Selasa lalu.
“Kami meminta kesediaan perwakilan Pemkot sebagai narasumber, agar penjelasan teknis Probebaya bisa disampaikan secara terang,” ujarnya.
Hingga Rabu (11/02/2026), pihak penyelenggara masih menunggu konfirmasi resmi terkait kehadiran perwakilan Pemkot, termasuk kemungkinan melibatkan OPD teknis yang selama ini menangani langsung pelaksanaan Probebaya.
“Pak Wawali menyambut baik. Soal kehadiran akan dikomunikasikan lebih lanjut,” tutup Yakub. (*)
