Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co - Krisis daya tampung sekolah negeri di Balikpapan kembali mengemuka jelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Tahun Ajaran 2025/2026.
Anggota Komisi IV
DPRD Kaltim, Damayanti, menyoroti fakta bahwa hanya 51 persen lulusan SMP yang dapat tertampung di sekolah negeri, sehingga hampir separuh siswa terpaksa beralih ke sekolah swasta.
“Ini kondisi yang memprihatinkan dan tidak bisa dibiarkan. Pemerintah provinsi harus hadir untuk menjamin hak anak-anak mendapat pendidikan yang layak,” kata Damayanti Minggu 22 Juni 2025.
Menurut Damayanti, selain menambah kapasitas sekolah negeri melalui perluasan ruang belajar atau pembangunan sekolah baru, Pemprov juga perlu memberikan dukungan bagi siswa yang memilih sekolah swasta, terutama melalui subsidi pembiayaan pendidikan.
“Jika terpaksa ke sekolah swasta, pemerintah harus ikut meringankan beban biaya agar pendidikan tetap terjangkau,” ujarnya.
Salah satu kendala utama dalam penambahan sekolah baru di Balikpapan adalah keterbatasan lahan. Kota yang sudah padat ini memaksa pemerintah mempertimbangkan alternatif seperti memanfaatkan lahan milik provinsi atau membangun sekolah bertingkat.
“Sekolah vertikal mungkin solusi terbaik untuk mengatasi keterbatasan lahan. Perencanaan matang sangat dibutuhkan agar kebutuhan pendidikan dapat terpenuhi,” jelasnya.
Damayanti juga menekankan bahwa peran sekolah swasta sangat penting dalam sistem pendidikan daerah. Karena itu, dukungan pemerintah kepada sekolah swasta harus menjadi bagian dari kebijakan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.
“Sekolah swasta jangan sampai terabaikan, karena biaya masuk yang tinggi jadi kendala bagi banyak keluarga. Subsidi dari pemerintah perlu ada agar semua anak bisa bersekolah tanpa terkendala biaya,” tandasnya.
Dengan tekanan kebutuhan yang tinggi, Damayanti menegaskan pentingnya tindakan cepat dan terukur agar krisis kapasitas pendidikan di Balikpapan tidak terus berlanjut dan menjadi masalah yang berlarut. (*)
