search

Advetorial

DPRD Kaltim Fadly Himawan IKN Nusantara Pemerataan Pembangunan Sinergi Antarsektor Masyarakat Lokal Penajam Paser Utara Kukar Paser Balikpapan Pembangunan Inklusif SDM Lokal Pendidikan Vokasi Pelatihan Kerja UMKM Transparansi Partisipasi Masyarakat Keadilan Sosial Pembangunan Berkelanjutan Kalimantan Timur

Fadly Himawan: IKN Harus Hadirkan Pemerataan, Bukan Ketimpangan Baru

Penulis: Akmal Fadhil
Kamis, 29 Mei 2025 | 15 views
Fadly Himawan: IKN Harus Hadirkan Pemerataan, Bukan Ketimpangan Baru
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Himawan.

Samarinda, Presisi.co – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Fadly Himawan, menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga pada sinergi antarsektor dan komitmen nyata seluruh pemangku kepentingan.

Ia menekankan, proyek strategis nasional ini semestinya menjadi momentum pemerataan pembangunan yang melibatkan masyarakat lokal, bukan sekadar simbol politik atau pembangunan elitis.

“Pembangunan IKN ini harus dirancang untuk menyatukan, bukan memisahkan. Kaltim bukan hanya tempat dibangun IKN, tapi juga harus menjadi subjek utama dalam perencanaannya,” ujar Fadly, Kamis 29 Mei 2025.

Fadly menyoroti wilayah penyangga seperti Penajam Paser Utara (PPU), Kukar, Paser, dan Balikpapan yang berpotensi terdampak secara sosial dan ekonomi jika pembangunan tidak inklusif. Menurutnya, masyarakat lokal tidak boleh hanya menjadi penonton di rumah sendiri.

“Pemerintah pusat harus serius melibatkan warga lokal sejak tahap perencanaan. Kalau tidak, akan muncul ketimpangan dan resistensi sosial,” tegasnya.

Ia juga mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) lokal agar mampu bersaing dalam ekosistem baru yang dibentuk oleh kehadiran IKN. Pendidikan vokasi, pelatihan kerja, serta dukungan bagi pelaku UMKM harus diprioritaskan.

“Tenaga kerja lokal harus disiapkan sejak sekarang. Jangan sampai kita bangun kota masa depan, tapi SDM-nya tertinggal,” katanya.

Fadly menambahkan, DPRD Kaltim mendukung penuh pembangunan IKN sepanjang prosesnya dijalankan secara transparan, partisipatif, dan berkeadilan. Ia juga meminta Otorita IKN lebih terbuka terhadap masukan dari pemerintah daerah dan legislatif provinsi.

“Kita tidak anti-pembangunan, tapi keberhasilan IKN akan ditentukan dari seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat Kaltim secara langsung,” pungkasnya. (*)