Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co – Insiden tabrakan tongkang batubara terhadap Jembatan Mahakam I kembali mencuatkan sorotan tajam terhadap lemahnya pengawasan jalur pelayaran sungai di Kalimantan Timur.
Meski Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda telah memeriksa empat anak buah kapal serta mengumpulkan data teknis dari lokasi kejadian, langkah tersebut dinilai belum menyentuh akar permasalahan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menegaskan bahwa insiden seperti ini seharusnya tidak lagi terjadi apabila pengelolaan dan pengawasan lalu lintas sungai dilakukan secara serius dan terstruktur.
Ia menilai langkah pasca-kejadian terlalu prosedural dan bersifat reaktif.
“Pemeriksaan kru itu penting, tapi tidak cukup. Kita perlu evaluasi menyeluruh atas sistem pengawasan pelayaran sungai. Ini bukan kejadian pertama,” ujarnya Senin 19 Mei 2025.
Data mencatat, sejak Jembatan Mahakam I diresmikan, sudah 23 kali kapal bertabrakan dengan struktur jembatan.
Angka ini, menurut Sarkowi, menggambarkan kegagalan sistemik dalam penegakan aturan dan pengelolaan pelayaran sungai di Samarinda.
“Sudah jelas ada Perda tentang jarak aman tambat kapal, tapi pelanggaran terus terjadi. Artinya, ada kelalaian yang dibiarkan. Siapa yang bertanggung jawab kalau nanti ada korban jiwa?” tegasnya.
Ia menilai, insiden ini seharusnya menjadi alarm keras bagi pemangku kebijakan, terutama KSOP, Dinas Perhubungan, dan Pemerintah Daerah, untuk tidak lagi bersikap permisif terhadap pelanggaran operator kapal dan perusahaan tambang.
Lebih lanjut, Sarkowi mendorong agar regulasi diperkuat dan diberi sanksi yang bersifat deterrent terhadap pelaku pelanggaran.
Tanpa upaya serius, Jembatan Mahakam I hanya akan menjadi “korban berikutnya” dari kelalaian sistemik.
“Jangan tunggu jembatan ini runtuh dulu baru semua panik. Ini jantung transportasi Samarinda. Penanganan harus cepat dan tegas, tidak bisa lagi setengah hati,” tandasnya.
DPRD Kaltim dalam waktu dekat berencana menggelar rapat khusus dengan pihak terkait untuk membahas sistem pengawasan lalu lintas sungai, serta mengevaluasi kelayakan operasional tambat kapal di kawasan Sungai Mahakam yang padat aktivitas. (*)
