search

Advetorial

DPRD Kaltim Komisi II DPRD Muhammad Husni Fahruddin UMKM Kaltim Penguatan UMKM Bibit Unggul Pelatihan UMKM Ekonomi Rakyat Kemandirian Ekonomi Ayyub DPRD Peternakan Kaltim Perikanan Kaltim Pertanian Kaltim Program Berbasis Potensi Lokal Pemberdayaan Masyarakat

DPRD Dorong UMKM Kaltim Diperkuat Lewat Bibit dan Pelatihan

Penulis: Akmal Fadhil
Senin, 26 Mei 2025 | 13 views
DPRD Dorong UMKM Kaltim Diperkuat Lewat Bibit dan Pelatihan
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin.

Samarinda, Presisi.co — DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan pentingnya penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai fondasi pembangunan ekonomi daerah.

Sorotan diarahkan pada perlunya penyediaan bibit unggul dan pelatihan berkelanjutan untuk pelaku usaha di sektor peternakan, perikanan, dan pertanian.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, mengatakan bahwa upaya pemberdayaan ekonomi rakyat harus dimulai dari hal-hal mendasar, seperti ketersediaan sarana produksi dan peningkatan kapasitas pelaku usaha.

“Kalau kita serius ingin UMKM tumbuh, maka harus ada bibit unggul, alat produksi yang memadai, dan pelatihan berkelanjutan. Itu kuncinya,” ujar Ayyub, sapaan akrabnya, Senin 26 Mei 2025.

Ia menambahkan, banyak pelaku usaha kecil di daerah yang memiliki potensi besar namun belum mampu berkembang karena minimnya pendampingan teknis.

Menurutnya, pelatihan bukan hanya kegiatan seremonial, melainkan investasi kompetensi yang harus dirancang jangka panjang.

“Jangan hanya satu kali pelatihan lalu ditinggal. Harus berkelanjutan agar pelaku UMKM benar-benar mandiri dan berdaya saing,” tegasnya.

Ayyub juga meminta Pemerintah Provinsi Kaltim merancang program UMKM yang berbasis potensi lokal dan disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Ia menilai banyak program saat ini masih belum tepat sasaran.

“Banyak program yang bagus di atas kertas, tapi tidak sampai ke pelaku usaha. Kita ingin program yang terukur dan dirasakan manfaatnya langsung,” katanya.

DPRD Kaltim, melalui Komisi II, berkomitmen mengawal kebijakan anggaran agar alokasi untuk pengembangan UMKM diperbesar dalam APBD mendatang. Fokus akan diberikan pada program produktif yang menyentuh sektor rakyat secara langsung.

“Kemandirian ekonomi daerah hanya bisa terwujud jika UMKM kuat. Tidak bisa terus bergantung pada sektor besar seperti tambang. Harus dimulai dari bawah,” tutupnya. (*)