Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co — DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk menangani persoalan masyarakat secara lebih sigap dan terstruktur.
Usulan ini disampaikan oleh anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Golkar, Muhammad Husni Fahruddin, ia menilai lambannya respons birokrasi terhadap berbagai keluhan publik.
“Selama ini, kita terlalu banyak rapat tanpa aksi nyata. Persoalan-persoalan masyarakat sering kali hanya dibahas tanpa ada tindak lanjut,” kata Ayub, Minggu 25 Mei 2025.
Ayub menilai, kelemahan dalam sistem respons pemerintah menyebabkan banyak rekomendasi hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD tidak diimplementasikan secara maksimal.
“Rekomendasi DPRD kerap mandek. Ujung-ujungnya, masyarakat yang dirugikan,” tambahnya.
Menurutnya, TRC yang diusulkan dapat dibentuk lintas instansi dan diberi kewenangan langsung untuk turun ke lapangan saat menerima laporan, baik soal infrastruktur, pelayanan publik, hingga konflik sosial.
“Kalau ada laporan jalan rusak atau pelayanan buruk, tim ini bisa langsung bergerak tanpa birokrasi berbelit,” tegasnya.
Selain itu, Ayub mendorong adanya alokasi anggaran khusus untuk operasional TRC dan pengembangan sistem pelaporan cepat berbasis digital agar keluhan masyarakat bisa ditindaklanjuti secara real-time.
“Jika pemerintah ingin lebih dipercaya rakyat, respons terhadap keluhan harus cepat, bukan hanya wacana,” tutupnya. (*)
