Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co — Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Yenni Eviliana, memperingatkan potensi kegagalan program pendidikan gratis Gratispol jika Pemerintah Provinsi Kaltim (Pemprov Kaltim) tidak menyusun anggaran secara matang dan realistis.
Menurut Yenni, program unggulan tersebut berisiko tidak berlanjut apabila perencanaan keuangannya tidak disesuaikan dengan lonjakan jumlah peserta yang diprediksi terus meningkat setiap tahun.
“Kalau tidak disiapkan dengan hitungan yang tepat, bisa-bisa program ini kewalahan dan terhenti di tengah jalan,” kata Yenni usai rapat koordinasi di Samarinda, Kamis 29 Mei 2025.
Ia menilai, meski GratisPol dirancang untuk membantu masyarakat menengah ke bawah, tanpa perencanaan anggaran yang terstruktur justru bisa memunculkan persoalan baru.
Salah satunya adalah beban fiskal yang melonjak karena peningkatan jumlah penerima bantuan.
“Bisa saja sekarang 100 penerima, tahun depan naik tiga kali lipat. Ini harus diantisipasi,” tegasnya.
Yenni menyebut DPRD masih menunggu rincian kebutuhan anggaran dari pihak eksekutif sebagai bahan evaluasi. Ia juga menekankan pentingnya menjaga akurasi data penerima agar program tepat sasaran.
“Verifikasi data harus ketat. Jangan sampai yang tidak berhak justru menerima bantuan,” ujarnya.
Yenni menambahkan, DPRD seharusnya dilibatkan sejak awal dalam proses penyusunan teknis anggaran.
Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci keberhasilan program tersebut.
“Kami siap mendukung, tapi butuh kejelasan. Jangan sampai program besar ini terhambat karena perencanaan terburu-buru,” tutup Yenni. (*)
