Penulis: Akmal Fadhil
Samarinda, Presisi.co– Anggota DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, menyoroti lonjakan angka putus sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai persoalan serius yang membutuhkan penanganan lintas sektor.
Legislator dari Fraksi Golkar ini menilai, kondisi tersebut mencerminkan krisis pembangunan sumber daya manusia yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
“Masa depan ribuan anak di Kukar terancam karena tidak mendapat akses pendidikan yang layak. Ini bukan hanya masalah pendidikan, tapi juga kemiskinan, kesadaran, dan aksesibilitas,” tegas Salehuddin, belum lama ini.
Mengacu pada data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan, tercatat 1.911 anak lulusan SD tidak melanjutkan ke SMP, 2.400 lulusan SMP tidak melanjutkan ke SMA, sementara lebih dari 3.200 anak tercatat putus sekolah, dan sekitar 6.000 anak belum pernah mengenyam pendidikan formal sama sekali.
Salehuddin menyebut Kecamatan Tenggarong dan Samboja sebagai wilayah dengan angka putus sekolah tertinggi, masing-masing mencatat 384 dan 360 kasus. Ia menekankan bahwa fakta di lapangan menunjukkan anak-anak lebih banyak membantu pekerjaan keluarga ketimbang belajar di sekolah.
“Kondisi ekonomi dan pola pikir orang tua menjadi faktor utama. Banyak anak yang akhirnya lebih diprioritaskan membantu di kebun atau rumah,” ujarnya.
Untuk mengatasi kondisi ini, Salehuddin mendorong Pemerintah Kabupaten Kukar bersama Pemprov Kaltim merumuskan strategi terpadu yang melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dunia usaha, hingga organisasi masyarakat. Ia mengusulkan program beasiswa afirmatif, dukungan transportasi sekolah, dan penyuluhan intensif kepada orang tua.
“Jangan sampai anak-anak yang tinggal di daerah terpencil atau keluarga miskin terus-menerus tertinggal karena ketidakadilan akses. Butuh solusi konkret, bukan hanya seremonial,” tegasnya.
DPRD Kaltim, kata Salehuddin, akan mendorong alokasi anggaran pendidikan yang lebih inklusif dan tepat sasaran dalam pembahasan APBD ke depan. Ia menekankan, peningkatan kualitas SDM harus dimulai dari keberanian memutus siklus putus sekolah yang selama ini dibiarkan.
“Kalau kita serius membangun Kalimantan Timur, pendidikan harus jadi prioritas nomor satu. Tidak ada pembangunan tanpa pendidikan,” pungkasnya. (*)
